Page 33 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

"Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena merekalah
yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan
UMP," ujar Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).

Sarman mengaku saat ini pihaknya belum menerima dan membaca salinan Surat Keputusan (SK)
Gubernur yang merevisi kenaikan UMP DKI 2022 menjadi 5,1% atau naik Rp225.667 dari yang
sebelumnya naik 0,85% atau Rp37.749 berdasarkan formula yang diatur dalam PP Nomor 36
Tahun 2021. Di sisi lain, Sarman menghormati itikad baik Anies yang ingin memperjuangkan
nasib warganya. Meski demikian, menurutnya putusan Anies juga harus berdasarkan hukum dan
regulasi.

"Disinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bagaimana mampu mengawal
regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut
UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menyerahkan sepenuhnya permasalahan UMP kepada Kemnaker untuk
meluruskan dan memastikah proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang ada.

"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak
pengusaha yang menggugat revisi UMP, maka ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain kita
masih berjuang memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19," ujarnya.
Dalam keterangan tertulis, Sabtu (L8/12), Anies mengatakan keputusan ini mempertimbangkan
sentimen positif dari sejumlah kajian. Salah satunya yakni kajian Bank Indonesia yang
menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7%-5,5%.
Atas kenaikan UMP tersebut, kelompok buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) memuji keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merevisi kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1% atau senilai Rp-225.667. Presiden KSPI, Said
Iqbal, menilai keputusan Anies itu merupakan bentuk keberanian politik. Secara ekonomi,
menurut dia, keputusan Anies akan berdampak baik pada peningkatan daya beli masyarakat
hingga puluhan triliun di wilayah Ibu Kota.
"Saya menyebutnya keberanian secara politik, dan keberanian dalam menghitung secara
ekonomi agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat DKI Jakarta," ujarnya, Sabtu (l8/12).
mohar/fta

32