Page 38 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 38

Judul               UMP DKI Direvisi, Pengusaha Serahkan ke Kemnaker
                Nama Media          Harian Metropolitan
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg3
                Jurnalis            py
                Tanggal             2021-12-20 06:04:00
                Ukuran              60x255mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 16.800.000

                News Value          Rp 84.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  DKI  Jakarta  memutuskan  merevisi  dan  menaikkan  Upah
              Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667. Dengan demikian,
              UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp4.641.854.



              UMP DKI DIREVISI, PENGUSAHA SERAHKAN KE KEMNAKER
              Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  DKI  Jakarta  memutuskan  merevisi  dan  menaikkan  Upah
              Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp225.667. Dengan demikian,
              UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi tersebut sebesar Rp4.641.854.

              Ketua  Umum  DPD  Himpunan  Pengusaha  Pribumi  Indonesia  (HIPPI)  DKI  Jakarta,  Sarman
              Simanjorang, menilai, perubahan penetapan UMP dilakukan di ibu kota sesuai regulasi yang telah
              ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Yakni mengikuti formula penghitungan
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan
              dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

              "Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pengusaha
              yang menggugat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain, kita masih berjuang
              memulihkan  perekonomian  di  tengah  pandemi  Covid-19,"  katanya  dalam  pernyataannya,
              kemarin.

              Oleh karena itu, pengusaha mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memberi kepastian dan
              klarifikasi mengenai kebijakan revisi kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta
              Anies Baswedan. Mengingat Pemprov DKI Jakarta telah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan
              sebelum merevisi besaran kenaikan UMP.

              Surat  tertanggal  22  November  itu  berisikan  pernyataan  bahwa  formula  penetapan  UMP  DKI
              Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan memerlukan perubahan.
              Tak  hanya  itu,  ia  juga  mempertanyakan  apakah  surat  tersebut  telah  direspons  Kemnaker,
              sehingga  memungkinkan  diambilnya  keputusan  mengubah  persentase  kenaikan  upah.


                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43