Page 39 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 39
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah menetapkan 21 November 2021 sebagai batas
penetapan UMP 2022.
"Kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan karena
merekalah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan
penetapan UMP" kata Sarman.
Sekadar diketahui, dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, setidaknya terdapat 10 data yang dipakai
dalam formula penyesuaian upah, sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya memakai data inflasi
dan pertumbuhan ekonomi dalam angka revisi kenaikan UMP 2022.
"Kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Kemnaker agar meluruskan dan
memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai regulasi yang telah ditetapkan,"
katanya.(mer/tob/ suf/py)
38
