Page 44 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 44
Judul Pro-Kontra Anies Naikkan UMP DKI Rp 225 Ribu
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5862083/pro-kontra-
anies-naikkan-ump-dki-rp-225-ribu
Jurnalis Danang Sugianto
Tanggal 2021-12-20 06:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Lika-liku kenaikan upah minimum 2022 memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%.
Keputusan itu tentu menuai pro dan kontra. Bagi kaum buruh tentu keputusan itu disambut baik.
PRO-KONTRA ANIES NAIKKAN UMP DKI RP 225 RIBU
Lika-liku kenaikan upah minimum 2022 memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%.
Keputusan itu tentu menuai pro dan kontra. Bagi kaum buruh tentu keputusan itu disambut baik.
Presiden KSPI Said Iqbal bahkan meminta kepala daerah untuk ikut merevisi kenaikan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) 2022.
"Kami meminta sekali lagi atas nama hukum harus di atas politik maka seluruh Gubernur di
wilayah Republik Indonesia merevisi nilai UMK/Upah Minimum Kabupaten Kota. Apa bentuk revisi
SK Gubernur-Gubernur tentang UMK tersebut? Kembalikan kepada rekomendasi para
Bupati/Walikota yang sudah disampaikan ke para Gubernur," katanya dalam konferensi pers
virtual, kemarin Sabtu (18/12/2021).
Dia mencontohkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar berani meletakkan hukum di atas
kepentingan politik, dimana Bupati Karawang sudah merekomendasikan UMK Karawang sebesar
6,7% di 2022. Lalu Bupati Kabupaten Bekasi dan Walikota Kota Bekasi sudah memberikan
rekomendasi UMK sekitar 5%.
"Kami minta Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa
Timur harus menaikkan UMK sesuai rekomendasi sebelumnya dari Bupati/Walikota di masing-
masing provinsi," jelasnya.
Sebaliknya, dari sisi pengusaha justru merespons negatif keputusan Anies tersebut. Bahkan para
pengusaha berniat untuk menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
43
