Page 40 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 40

Judul               UMP DKI Naik 5,1 Persen, Pengusaha Protes Anies Baswedan hingga
                                    Siap Gugat ke PTUN
                Nama Media          tribunnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/12/20/ump-dki-naik-51-
                                    persen-pengusaha-protes-anies-baswedan-hingga-siap-gugat-ke-ptun
                Jurnalis            Muhammad Zulfikar
                Tanggal             2021-12-20 06:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari sebelumnya 1,09 persen. Perubahan ini menjadikan UMP
              2022 sebesar Rp 4.641.854 atau naik senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.



              UMP DKI NAIK 5,1 PERSEN, PENGUSAHA PROTES ANIES BASWEDAN HINGGA SIAP
              GUGAT KE PTUN

              JAKARTA  -  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  merevisi  dan  menaikkan  Upah  Minimum
              Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari sebelumnya 1,09 persen.

              Perubahan ini menjadikan UMP 2022 sebesar Rp 4.641.854 atau naik senilai Rp 225.667 dari
              UMP tahun 2021.
              Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  pun  keberatan  dengan  keputusan  UMP  tersebut  dan
              berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

              "Kami sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut," ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan
              Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada Kompas.com, Minggu (19/12/2021).

              Nurjaman menyatakan, pihaknya menolak keras keputusan kenaikan UMP sebesar 5,1% karena
              selain memberatkan pelaku usaha, tetapi juga menyalahi aturan.

              Menurutnya, keputusan Anies tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
              36  Tahun  2021,  yang  menyebut  bahwa  seluruh  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  harus
              menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.
              Anies pun telah menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta untuk 2022 sebesar 0,85% pada 21
              November 2021 lalu dengan menerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1395 Tahun 2021
              soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022.


                                                           39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45