Page 41 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 41
"Tapi sekarang merevisi Kepgub tersebut, itu kami sangat sayangkan karena melanggar regulasi.
Lalu apakah ada yang salah dari Kepgub yang lama? Kalau memang yang lama ada yang salah,
kami setuju ada perubahan, tapi kalau tidak ada kesalahan kenapa mesti direvisi?" ungkapnya.
"Ini bukan bicara besar-kecilnya kenaikan upah, tapi apa memang ada regulasi yang memastikan
untuk bisa ada perubahan itu? Jadi kami merasa keberatan lakukan perubahan atas Kepgub itu,"
lanjut Nurjaman.
Pengusaha akan Tempuh Jalur Hukum Saat ini Apindo memang belum menerima dan
mengetahui isi salinan Kepgub baru yang akan diterbitkan untuk merevisi kebijakan Anies
sebelumnya. Pihaknya akan melakukan pendekatan dengan Pemprov DKI untuk kembali
mendiskusikan kebijakan UMP.
Namun, dia memastikan akan menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) jika Kepgub terkait kenaikan UMP 5,1 persen di 2022 tetap terbit.
"Kami akan lakukan pendekatan ke pemerintah DKI Jakarta, stakeholder, dan pengusaha DKI
Jakarta untuk bersama-sama menyikapi atas Kepgub yang akan ditetapkan oleh Pak Gubernur
itu," kata Nurjaman.
"Tentunya upaya-upaya yang akan kami lakukan, termasuk juga dimungkinkan upaya hukum
dengan melakukan gugatan ke PTUN," imbuhnya.
Nurjaman pun berharap Anies tidak menerbitkan Kepgub yang menetapkan kenaikan UMP 5,1%
sebab malah akan membuat kegaduhan di dunia usaha yang tengah terdampak pandemi.
"Berharap untuk pak gubernur mengurungkan niatnya untuk untuk membuat Kepgub yang baru,
karena itu akan membuat kegaduhan bagi dunia usaha," pungkas dia.
Buruh Dorong Gubernur Seluruh Indonesia Ikuti Langkah Anies Baswedan Buruh mendorong
kepala daerah untuk mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Upah
Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022.
Anies merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi 5,1% dari sebelumnya hanya 0,85%.
Sementara rata-rata kenaikan UMP nasional tabun 2022 berdasarkan keterangan Kemeterian
Ketenagakerjaan sebesar 1,09%.
"Ini harusnya tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta, tetapi juga dilakukan oleh semua Gubernur
di Indonesia untuk melakukan revisi terkait dengan kenaikan UMP tahun 2022," ujar Wakil
Presiden Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) Kahar S
Cahyono dalam keterangannya, Minggu (19/12).
Kahar bilang UMP yang sebelumnya telah ditetapkan oleh seluruh gubernur di Indonesia tersebut
berada di bawah inflasi. Sehingga hal itu akan menekan daya beli masyarakat.
Revisi UMP juga mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-
Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja
Inkonstutisional bersyarat.
Berdasarkan putusan tersebut, penghitungan UMP tahun 2022 sebelumnya tak memiliki dasar
hukum. Oleh karena itu harus kembali pada aturan sebelumnya.
"Revisi upah minimum bukan sekadar pembelaan terhadap kaum buruh, tapi juga menjadi satu
kewajiban bagi kepala daerah untuk taat pada konstitusi," terang Kahar.
40
