Page 36 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 225 ribu (5,1 persen) menjadi Rp 4.641.854.
Keputusan itu dilakukan Anies setelah berkonsultasi dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah.

"Kalau tidak urung, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan lakukan upaya hukum termasuk
mengadukan ke PTUN," Kata Wakil Ketua DPP Apindo DKI, Nurzaman ketika dihubungi Republika
di Jakarta, Ahad (19/12).

Dia menyebut, revisi kenaikan UMP DKI 2022 bisa berdampak besar di tingkat nasional.
Nurzaman khawatir kepala daerah lain juga akan mengikuti langkah Anies untuk menaikkan UMP
yang sebenarnya telah diatur pemerintah pusat. Adapun pemerintah pusat berpatokan kepada
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam menentukan besaran UMP 2022.

Nurzaman menyebutkan, Anies telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Menurut dia, Anies tidak bisa seenaknya mengubah Peraturan
gubernur (pergub) untuk menentukan besaran UMP DKI 2022. Karena saat ini sudah diputuskan,
kata dia, pengusaha juga tidak segan untuk melanggar jumlah UMP DKI yang direvisi tersebut.

"Kami juga bisa langgar pergub dong," ucap Nurzaman.

Berkebalikan dengan pengusaha, kalangan buruh menyambut baik kenaikan UMP DKI 2022.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI, Winarso, mengapresiasi, keputusan
Anies yang berani menaikkan UMP DKI 2022. Dia menilai, pengambilan kebijakan yang dilakukan
Anies berdasarkan asas keadilan.

"Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI.Jakarta, Anies Baswedan. Tentunya
angka 5,1 persen ini bukanlah angka yang muncul begitu saja," kata Winarso.

Dia menyatakan, revisi besaran UMP DKI tentunya telah melalui kajian dan dasar alasan yang
tepat Terlebih, kata dia, revisi UMP bukan hanya menjadi angin segar bagi para buruh, melainkan
juga demi kebaikan masyarakat.

"Tentunya dengan meningkatnya daya beli masyarakat diharapkan dapat pula menjadi kemajuan
perusahaan, karena produk yang mereka hasilkan akhirnya bisa teijual ke masyarakat," ujar
Winarso.

Dia menilai, kenaikan 5,1 persen merupakan hal wajar yang disesuaikan dengan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sehingga, keputusan tersebut sebaiknya diterima para
buruh dan pengusaha agar bisa saling bersinergi.

Winarso tidak masalah jika memang Apindo DKI siap membawa masalah itu ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk digugat. Bagi dia, Apindo sepertinya memiliki pandangan
lain atas keputusan Anies.
"Tentunya Apindo punya persepsi hukum sendiri terhadap revisi UMP yang dikeluarkan oleh
gubernur," kata Winarso.

Menghargai

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menghormati rencana pihak tertentu yang tidak
setuju dengan revisi kenaikan UMP DKI 2022. Pemprov DKI, kata dia, mempersilakan mereka
yang keberatan dengan keputusan Anies untuk menggugat secara hukum.

"Kami hormati apa pun yang dilakukan oleh para pihak. Kami menghargai. Ini kita di era
demokrasi," kata Riza.

35