Page 32 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 32

Judul               Apindo Berencana Gugat Gubernur DKI Terkait UMP
                Nama Media          Ekonomi Neraca
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg1
                Jurnalis            Mohar
                Tanggal             2021-12-20 06:30:00
                Ukuran              97x193mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 4.850.000

                News Value          Rp 14.550.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) AsosiasiPengusahaln-donesia (Apindo) DKI Jakarta berencana
              menempuh jalur hukum untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait ke-,
              naikan upah minimum provinsi - (UMP) 2022. Mereka berencana menggugat aturan tersebut ke
              Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



              APINDO BERENCANA GUGAT GUBERNUR DKI TERKAIT UMP

              PENGUSAHA MINTA KLARIFIKASI ATAS KENAIKAN UMP DKI

              Jakarta-Dewan  Pimpinan  Provinsi  (DPP)  Asosiasi  Pengusaha  lndonesia  (Apindo)  DKI  Jakarta
              berencana menempuh jalur hukum untuk menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
              terkait  kenaikan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  2022.  Mereka  berencana  menggugat  aturan
              tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Wakil Ketua DPP Apindo Jakarta, Nuijaman,
              menilai keputusan Anies itu berpotensi menyalahi aturan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan
              Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              "Kalau terjadi Pak Gubernur melakukan upaya perubahan atas Pergub sebelumnya, maka kami
              akan  melakukan  upaya  hukum,  termasuk  gugat  ke  PTUN,"  ujarnya  seperti  dikutip
              CNNIndonesia.com, Sabtu (18/12).
              Sementara itu, kalangan pengusaha lainnya meminta klarifikasi dari Menteri Ketenagakerjaan
              Ida Fauziyah terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran
              kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di DKI Jakarta. Ketua Umum Dewan Pimpinan
              Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Sarman Simanjorang mengatakan,
              sebelum  Anies  merevisi  UMP,  dia  telah  menyurati  Menteri  Ketenagakerjaan  bahwa  formula
              penetapan UMP DKI 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

              Oleh  karena  itu,  kalangan  pengusaha  mempertanyakan  apakah  pihak  Kementerian
              Ketenagakerjaan sudah menjawab Surat Gubernur DKI itu, sehingga ada peluang untuk merevisi
              aturan, yang telah ditetapkan.



                                                           31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37