Page 34 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

Judul DKI Naikkan UMP Rp 225.667, Apindo Siap Gugat Anies ke PTUN
Nama Media bizlaw.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bizlaw.id/read/51424/DKI-Naikkan-UMP-Rp-225667-Apindo-
Siap-Gugat-Anies-ke-PTUN
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 06:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo akan mengambil upaya hukum jika koordinasi dengan
Pemprov DKI Jakarta ihwal upah minimum provinsi tidak menemui jalan tengah. Pasalnya,
Gubernur DKI Jakarta dinilai telah menaikan upah buruh Rp 225.667 secara sepihak.

DKI NAIKKAN UMP RP 225.667, APINDO SIAP GUGAT ANIES KE PTUN

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo akan mengambil upaya hukum jika koordinasi dengan
Pemprov DKI Jakarta ihwal upah minimum provinsi tidak menemui jalan tengah. Pasalnya,
Gubernur DKI Jakarta dinilai telah menaikan upah buruh Rp 225.667 secara sepihak.

"Tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dengan teman-teman pengusaha,
dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan Pergub tersebut, kami juga akan lakukan
upaya-upaya hukum lainnya, termasuk melakukan upaya mem-PTUN-kan atas kebijakan hukum
tersebut," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta Bidang Pengupahan
dan Jamsos, Nurjaman saat dihubungi, Minggu, 19 Desember 2021.

Hal itu merespons ihwal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kemarin mengumumkan
revisi kenaikan UMP DKI 2022 sebesar Rp 225.667 atau 5,11 persen. Dengan begitu, UMP DKI
2022 ditetapkan senilai Rp 4.641.854. Padahal pada 21 November, kata dia, Anies telah
menetapkan UMP naik sebesar Rp 37 ribu, yakni dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.453.935.
Penetapan ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
atau UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dia
mempertanyakan apakah langkah Pemprov DKI Jakarta itu melanggar regulasi. Karena dalam
regulasi Kementerian Ketenagakerjaan, UMP ditetapkan paling lambat pada 21 November.

"Sekarang sudah Desember, apa itu sesuai ketentuan dan kaidah?" Padahal, kata dia, dunia
usaha dipaksa taat kepada aturan, regulasi. Sementara pemerintah DKI Jakarta, kata dia,
melanggar peraturan.

"Apa boleh kami melanggar peraturan? Kalau Pergub itu dilaksanakan, kami boleh dong
melanggar regulasi, boleh dong kami melanggar aturan pemerintah, begitu. Kalau itu dipaksakan
karena melanggar, artinya saya pun boleh melanggar regulasi," kata dia..

33