Page 29 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 29
Judul Anies Baswedan Naikkan UMP 2022, Pengusaha Bakal Ajukan Gugatan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211220064021-92-
736003/anies-baswedan-naikkan-ump-2022-pengusaha-bakal-ajukan-
gugatan
Jurnalis Senin, 20 Dec 2021 06:45 WIB
Tanggal 2021-12-20 06:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sekitar
5,1 persen atau senilai Rp225.667 menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, kenaikan upah hanya
Rp37.749 dalam Peraturan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021. Revisi UMP oleh Anies
dimaksudkan agar buruh mendapatkan tambahan pendapatan yang rasional dan memberikan
rasa keadilan.
ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP 2022, PENGUSAHA BAKAL AJUKAN GUGATAN
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sekitar
5,1 persen atau senilai Rp225.667 menjadi Rp4.641.854. Sebelumnya, kenaikan upah hanya
Rp37.749 dalam Peraturan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021.
Revisi UMP oleh Anies dimaksudkan agar buruh mendapatkan tambahan pendapatan yang
rasional dan memberikan rasa keadilan.
"Bagi pengusaha, dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional,"
ujarnya Sabtu (19/12).
Diketahui, kenaikan UMP sebelumnya hanya 0,85 persen yang ditetapkan berdasarkan formula
Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi, ia berpendapat bahwa kenaikan UMP tersebut tidak cocok
diterapkan di Jakarta karena inflasi di ibu kota yang menyentuh 1,1 persen.
Oleh karenanya, Anies merevisi UMP tersebut dan menghitung kembali berdasarkan kajian Bank
Indonesia (BI) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 4,7 persen
hingga 5,5 persen, dengan angka inflasi terkendali sekitar 3 persen.
Namun, kebijakan sepihak Anies tersebut mendapat perlawanan dari kalangan pengusaha.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta bahkan mengancam akan menggugat ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
28
