Page 25 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 25
Nurjaman berujar, pihaknya hendak menempuh jalur hukum agar keputusan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan soal revisi UMP DKI Jakarta dapat dibatalkan. Sebagai informasi, Anies
menyampaikan revisi UMP DKI Jakarta 2022 pada Sabtu (18/12/2021).
"Kalau ternyata memaksakan kehendak untuk terus merubah atau merevisi (UMP DKI Jakarta),
kami tentunya selain melakukan upaya pendekatan, kami akan melakukan upaya-upaya hukum,"
ujar Nurjaman.
Guna menempuh jalur tersebut, Apindo DKI Jakarta hendak terlebih dahulu berdiskusi dengan
para pengusaha dan stakeholder di wilayah tersebut yang nantinya akan terdampak dengan
revisi UMP DKI Jakarta 2022. Nurjaman menguraikan, upaya hukum akan dilakukan karena
dampak dari direvisinya UMP DKI Jakarta 2022 tak hanya terjadi di provinsi tersebut saja.
Namun, provinsi atau wilayah lain turut terdampak akibat revisi itu.
Menurut dia, ditempuhnya upaya hukum itu juga karena SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1359
soal UMP DKI Jakarta 2022 tidak ada yang salah.
"SK tersebut apabila terjadi, maka akan berdampak bukan hanya ke DKI Jakarta, ini akan
berdampak ke seluruh wilayah daerah di Indonesia ini," urai Nurjaman.
"Yang lama itu menurut kami tidak ada salah. Tidak ada cacat. Yang namanya revisi kan ada
cacat, ada salah, kalau ada salah, wajar direvisi," sambung dia.
Menurut Nurjaman, UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya telah disahkan sudah sesuai dengan
PP Nomor 36 tahun 2021. Nurjaman mengaku pihaknya sempat diajak berdiskusi soal revisi
kenaikan UMP DKI Jakarta 2022. Pihak yang mengajak diskusi soal revisi itu adalah Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) DKI Jakarta.
"Di awal kami sudah ada pembicaraan melalui Kepala Disnaker untuk Pak Gubernur (DKI Jakarta)
mau mengkaji ulang (revisi UMP," kata Nurjaman.
Namun, Apindo DKI Jakarta menolak ajakan diskusi itu, sebab mereka tak bersedia membahas
soal revisi UMP DKI Jakarta 2022.
"Saat itu juga kami sampaikan ke Kepala Disnaker bahwa kami tidak bersedia untik melakukan
diskusi ulang," imbuh dia.
Selain itu, hingga hari ini, pihaknya belum menerima salinan soal revisi UMP DKI Jakarta 2022.
Usai salinan revisi tersebut diterima, Apindo DKI Jakarta baru akan memelajari dan
mendiskusikan hal itu bersama DPP lain se-Indonesia..
24
