Page 253 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 253
Ringkasan
Lika-liku kenaikan upah minimum 2022 memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%.
Keputusan itu tentu disambut riang oleh kaum buruh dan kaum pekerja. Bagaimana tidak, para
buruh sudah melakukan aksi berkali-kali demi menolak keputusan kenaikan upah sebelumnya
yang dianggap besarannya lebih rendah dari sewa toilet.
BALADA UMP DKI: DISEBUT LEBIH MURAH DARI SEWA TOILET, KINI BIKIN BURUH
HAPPY
Lika-liku kenaikan upah minimum 2022 memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan akhirnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1%.
Keputusan itu tentu disambut riang oleh kaum buruh dan kaum pekerja. Bagaimana tidak, para
buruh sudah melakukan aksi berkali-kali demi menolak keputusan kenaikan upah sebelumnya
yang dianggap besarannya lebih rendah dari sewa toilet.
Untuk mengingatkan kembali, berikut perjalanan polemik kenaikan UMP 2022: Polemik ini
bermula ketika pemerintah hendak memutuskan kenaikan rata-rata UMP 2022. Sejak masih
berupa penggodokan, buruh sudah bersuara lantang menolak penghitungan kenaikan upah
minimum menggunakan metode yang ada dalam aturan turunan UU Cipta Kerja.
Pemerintah pun akhirnya mengeluarkan penghitungan bahwa rata-rata kenaikan UMP 2022
sebesar 1,09%. Angka itu keluar berdasarkan perhitungan dari data-data ekonomi yang
dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Mendengar hasil perhitungan itu, kaum pekerja atau buruh tentu menolak. Sebelumnya mereka
menuntut kenaikan UMP 2022 sebesar 10%.
Aksi massa buruh digelar di berbagai tempat, salah satunya di Jakarta. Ribuan buruh berkali-kali
menggeruduk kantor Anies untuk menyuarakan permintaannya. Mereka meminta Anies
memutuskan untuk menaikkan UMP DKI Jakarta 4-5%. Anies sebelumnya menetapkan UMP DKI
Jakarta 2022 sebesar Rp 4.453.935, naik Rp 37.749.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal kenaikan UMP DKI Jakarta jika dibagi 30 hari maka lebih kecil
dari biaya sewa toilet umum di Jakarta yang tarifnya Rp 2.000 sekali masuk.
"Dibagi 30 hari untuk hidup berarti kenaikan upah minimum per hari kira-kira Rp 1.300. Untuk
membandingkan saja kalau kita masuk ke toilet di DKI, di terminal, di stasiun itu bayarnya Rp
2.000, gaji buruh oleh Gubernur DKI dihargai di bawah/lebih rendah dari biaya toilet. Tapi
Gubernur DKI menginginkan DKI menjadi contoh, upahnya saja kenaikan upah minimum per
harinya Rp 1.300," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/11/2021).
Anies sempat menemui massa buruh. Dia menyampaikan keberatan atas Upah Minimum Provinsi
(UMP) yang diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Anies menyebut angka
kenaikan itu tidak cocok jika diterapkan di DKI Jakarta karena dinilai terlalu kecil.
"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau
diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk
buruh di Jakarta," ujar Anies.
Anies merevisi UMP tersebut.
252
