Page 386 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 386

Judul               Anies Revisi UMP DKI Naik Jadi 5,1 Persen, KSPI: Tak Mengacu ke UU
                                    Cipta Kerja
                Nama Media          today.line.me
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://today.line.me/id/v2/article/1DgwR88
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-18 12:43:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative  -  Said  Iqbal  (Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI))  Kebijakan  PP
              36/2021 tidak dijadikan landasan hukum oleh Anies dalam menetapkan UMP 5,1 persen

              positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Sebuah keberanian
              yang patut diapresiasi



              Ringkasan

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  dinilai  lebih  mementingkan  aspek  hukum  ketimbang
              politik kekuasaan lantaran sudah merevisi persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
              DKI 2022 menjadi 5,1 persen. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, Anies
              tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam
              menentukan revisi tersebut.



              ANIES REVISI UMP DKI NAIK JADI 5,1 PERSEN, KSPI: TAK MENGACU KE UU CIPTA
              KERJA

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  dinilai  lebih  mementingkan  aspek  hukum  ketimbang
              politik kekuasaan lantaran sudah merevisi persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
              DKI 2022 menjadi 5,1 persen.

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, Anies tidak mengacu pada Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menentukan revisi tersebut.

              "Kebijakan PP 36/2021 tidak dijadikan landasan hukum oleh Anies dalam menetapkan UMP 5,1
              persen," kata dia dalam konferensi pers daring, Sabtu, 18 Desember 2021.

              Said memaparkan hakim Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan amar putusan agar tidak
              diterbitkan produk turunan baru dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

                                                           385
   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391