Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2019

Sementara itu, berdasarkan data Bank Dunia melalui laporan bertajuk "Pekerja
Global Indonesia" menyebutkan dari 9 juta buruh migran, tercatat sebanyak 4,3 juta
buruh migran ilegal alias tidak memenuhi prosedur resmi untuk bekerja di luar
negeri.

Namun, berdasarkan data Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri (Pokja PLN)
Kementerian Luar Negeri per September 2018 tercatat Data Pemilih Tetap Hasil
Pemutakhiran (DPTHP) Pratama tercatat sebanyak 2.025.344 pemilih dan jumlah
tersebut sudah termasuk seluruh buruh migran Indonesia yang berada di luar
negeri.

Project Officer Migrant Care di Jember Bambang Teguh Karyanto mengatakan para
mantan pekerja migran dapat menyalurkan hak suaranya tanpa ada hambatan di
kampung halamannya, namun bagaimana dengan para pekerja migran ilegal asal
Jember yang kini masih berada di sejumlah negara tujuan, di antaranya Malaysia,
Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Singapura.

"Potensi para pekerja migran ilegal untuk kehilangan hak suaranya cukup tinggi di
luar negeri, sehingga hal itu yang menjadi perhatian Migrant Care untuk mendorong
pemerintah lebih aktif memberikan solusi atas persoalan tersebut," katanya.

Tidak hanya itu, pekerja migran yang prosedural pun juga terancam tidak bisa
menggunakan hak suaranya, terutama yang bekerja sebagai asisten rumah tangga
di negara lain karena mereka seringkali mengalami berbagai hambatan ketika ingin
memilih, seperti tidak mendapatkan izin dari majikan dengan berbagai
pertimbangan.

Pemungutan suara di luar negeri dijadwalkan KPU RI lebih awal, yakni pada tanggal
8 hingga 14 April 2019, dengan tiga metode pemungutan suara, yakni datang ke
TPS yang berada di kedutaan atau konsulat jenderal di negara masing-masing,
kemudian kotak suara keliling dan menggunakan pos.

Bambang berharap para mantan pekerja migran secara maksimal menyukseskan
Pemilu 2019 dengan menyalurkan hak suaranya di masing-masing TPS pada 17 April
2019 dan pemerintah juga harus berusaha maksimal dengan berbagai langkah
strategis dan diplomasi, agar seluruh WNI yang bekerja di luar negeri dapat
menggunakan hak suaranya, meskipun para pekerja migran tersebut ilegal.

Oleh Zumrotun Solichah Editor: Masuki M. Astro COPYRIGHT (c) ANTARA 2019 .

Page 24 of 124.