Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 22

Title          DPR DESAK PEMERINTAH SOSIALISASIKAN OMNIBUS LAW KEPADA MASYARAKAT
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      10 Februari 2020
                              https://tirto.id/dpr-desak-pemerintah-sosialisasikan-omnibus-law-kepad a-masyarakat-
               Page/URL
                              ex5V
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Puan Maharani tak ingin ada prasangka negatif dari masyarakat.

               Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah lebih gencar mensosialisasikan RUU
               Omnibus Law ke masyarakat. Supaya tidak terjadi penolakan besar-besaran oleh
               masyarakat seperti RUU KUHP pada September tahun lalu.

               Pasalnya, RUU Omnibus Law pun beberapa waktu terakhir didemo gerakan buruh,
               mahasiswa, dan masyarakat sipil. RUU tersebut rencananya membahas empat
               kluster yaitu Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, Farmasi, dan Ibu Kota Baru.

               "Yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat. Karena ini adalah
               inisiatif dari pemerintah, tentu saja saya berharap bahwa pemerintah bisa
               mensosialisasikan hal ini ke masyarakat dengan lebih baik," kata Puan saat ditemui
               di DPR RI, Senin (10/2/2020) siang.

               Puan mendesak pemerintah agar mensosialisasikan dengan baik supaya tidak
               muncul prasangka negatif di masyarakat. Ia tak ingin DPR uang yang menjadi
               sasaran prasangka negatif tersebut.

               "Sehingga tidak menimbulkan prasangka yang tidak-tidak. Jangan sampai kemudian
               draft yang dibahas di DPR secara khususnya itu apa, namun kemudian nanti yang
               keluar ke publik itu lain," kata dia.

               Puan mengatakan surat presiden tentang Omnibus Law juga belum diterima DPR
               hingga saat ini. Padahal, Presiden Joko Widodo menyatakan ini RUU Omnibus Law
               selesai dalam 100 hari.

               Puan berharap Omnibus Law ini tidak dibahas dengan terburu-buru supaya tidak
               menghasilkan undang-undang yang tidak bermanfaat bagi masyarakat..


               (tirto.id - Politik ) Reporter: Haris Prabowo Penulis: Haris Prabowo Editor: Gilang
               Ramadhan









                                                       Page 21 of 76.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27