Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 39

Title          SOAL PESANGON HANYA 6 BULAN GAJI, INI KATA KEMENAKER
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      10 Februari 2020
                              https://money.kompas.com/read/2020/02/10/172000426/soal-pesangon-hanya -6-bulan-
               Page/URL
                              gaji-ini-kata-kemenaker
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






               JAKARTA,  - Pemerintah masih menggodok  omnibus law  Undang-Undang Cipta
               Kerja. Salah satunya soal  pesangon  yang diwacanakan hanya 6 bulan gaji.

                Sekretaris Jenderal PHI dan Jamsos Kemenaker Adriani mengatakan, pesangon
               setara 6 bulan gaji yang diterapkan dalam omnibus law tersebut belum pasti.
               Pemerintah saat ini masih menggodok formula yang tepat dalam pemberian
               pesangon.

                "Ini yang kita diskusikan. Jadi prinsipnya pesangon tetap ada," kata Adriani adalah
               diskusi Kebijakan  Omnibus Law  dari Sisi SDM dan Ketenagakerjaan di Jakarta,
               Senin (10/2/2020).

                 "Yang kita pastikan di peraturan baru ini adalah bagaimana pesangon bisasa
               didapatkan betul-betul, tidak hanya di atas kertas. Tapi bisa betul-betul
               diimplementasikan dan didapat pekerja," ujarnya.

                Sementara terkait sanksi, Adriani menyebut pemerintah tidak akan menghapus
               sanksi pidana pada pengusaha yang melanggar hukum. Namun, bila terdapat
               ketentuan sanksi administrasi, maka sanksi administrasi akan didahulukan.

                Pelanggaran hukum tersebut juga termasuk tidak memberikan pesangon pada
               pekerja yang telah habis masa tugas.

                "Tetap kami mengusulkan ya kalau sanksi pidana tetap kita beri sanksi pidananya.
               Tapi ada sanksi-sanski yang harus kita awali dengan administrasi dulu. Tentunya
               kita lihat, kalau memang harusnya pidana, ya pidana," ungkapnya.

                Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
               menuturkan, pekerja PHK nantinya mendapatkan manfaat dalam bentuk
               pembayaran gaji setara 6 bulan. Besarannya akan ditentukan lebih lanjut.

                Selain manfaat dalam bentuk pembayaran gaji, pekerja yang terkena PHK juga bisa
               mengikuti pelatihan yang disediakan sehingga mendapat pekerjaan baru.

                "Karena orang itu sudah mengiur kan, peserta iuran. Jadi begitu dia mengiur, dia
               otomatis nanti dapat Jaminan Hari Tua, Jaminan Meninggal, ada juga asuransi
               terhadap kehilangan pekerjaan," tutur Airlangga baru-baru ini..






                                                       Page 38 of 76.
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44