Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 42
Title PEMBAHASAN OMINBUS LAW DINILAI TIDAK PARTISIPATIF, PENGAMAT: HUKUM DI
INDONESIA MUNDUR
Media Name rri.co.id
Pub. Date 10 Februari 2020
Page/URL http://rri.co.id/post/berita/784493/nasional/pembahasan_ominbus_law_di
nilai_tidak_partisipatif_pengamat_hukum_di_indonesia_mundur.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta : Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti
mengatakan pembahasan Omnibus Law sejauh ini tidak ada keterbukaan dari
pemerintah. Menurut Bivitri, pembahasan Omnibus Law tidak partisipatif sehingga
masyarakat tidak bisa mengakses. Padahal, menurutnya, pembuatan legislasi yang
sangat penting seperti omnibus law harus diikuti oleh partisipasi publik.
"Sejauh ini tidak ada partisipasi publik dalam pembahasannya, sehingga ini mundur
ya prosesnya. Seharusnya keterlibatan publik dalam UU harus diikut sertakan," kata
Bivitri dalam diskusi The Indonesian Institute dengan tema Omnibus Law: Peluang
Kembalinya Sentralisasi?, di Jakarta, Senin (10/2/2020).
Menurut Bivitri, jika ada keterlibatan publik dalam omnibus law itu tidak akan
terjadi ketegangan di masyarakat. Seperti rencana Rancangan Undang-undang
(RUU) Cipta Lapangan Kerja atau 'Cilaka' yang tengah dirancang pemerintahan
Jokowi.
Terutama mengenai upah buruh dan kekhawatiran mempermudah tenaga kerja
asing masuk ke Indonesia. Dimana isu tersebut saat ini terjadi pro dan kontra di
tengah-tengah masyarakat.
Untuk itu, ia mendorong jika draft Omnibus Law tersebut diserahkan ke DPR. Ia
meminta agar DPR untuk membuka secara transparan rancangan UU tersebut.
"DPR juga harus transparan dalam Omnibus Law ini," tandasnya..
Page 41 of 76.
