Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga saat ini ada lebih dari 6.000
karyawan di Jatim berhenti bekerja karena PHK. Jumlah ini belum termasuk pekerja migran
yang dideportasi dari negara tempat mereka bekerja.

"Kami di DPRD Jatim siap menfasilitasi dengan menambah anggaran untuk BLK. Tentunya,
anggaran ini untuk recovery ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Wakil
Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono, seusai meninjau BLK Jember.

Anggaran tersebut, kata Artono bisa untuk peremajaan peralatan, menambah program
pelatihan hingga memperbanyak kepesertaan. "Tidak usah muluk-muluk, misalnya pelatihan
membuat jamu, mengelas atau lainnya, yang penting masyarakat bisa bekerja dan bangkit dari
keterpurukan," katanya.

Artono mengatakan, Provinsi Jatim saat ini punya 16 BLK, tersebar di seluruh Jatim. Namun,
sejak pandemi Covid-19, aktivitas seluruh BLK tersebut berhenti. Selain karena untuk mencegah
penularan, anggaran untuk BLK juga habis.

Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari meminta Disnakertrans untuk
menginventarisasi kebutuhan peralatan yang urgen di 16 BLK. Sebab, data tersebut akan
menjadi pijakan dalam alokasi anggaran nanti.

"Kami di Komisi E siap memperjuangkan tambahan anggaran. Sebab, tadi saya lihat
peralatannya masih lama. Komputer misalnya, masih menggunakan teknologi lama. Padahal
sekarang sistemnya sudah baru semua," katanya. Hari mengatakan, investasi skill bagi lulusan
BLK sangat penting agar bisa bersaing di dunia kerja, salah satunya dengan upgrade peralatan.

"Beberapa anggaran memang dipotong untuk Covid-19. Namun, khusus untuk BLK harus
mendapat prioritas sebagai upaya recovery ekonomi," ujarnya.

Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo mengapresiasi usul DPRD Jatim tersebut. Dia
juga berharap kebutuhan BLK terpenuhi. "Setiap tahun di BLK juga ada analisis kebutuhan
pelatihan kerja, sesuai daerah masing-masing. Ini akan kami optimalkan lagi," ujarnya. [geh].

51