Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2020

Title PENGAMAT: OMNIBUS LAW BISA JADI SOLUSI LEMAHNYA EKONOMI IMBAS CORONA
Media Name rmol.id
Pub. Date 24 Maret 2020
https://politik.rmol.id/read/2020/03/24/426975/pengamat-omnibus-law-bi sa-jadi-
Page/URL
solusi-lemahnya-ekonomi-imbas-corona
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Omnibus law yang kini tengah digodok pemerintah dan DPR RI diyakini bisa menjadi
solusi untuk perbaikan ekonomi dan politik dalam negeri. Terlebih ekonomi tanah air
saat ini melemah akibat virus corona atau Covid-19.

Sekjen OPSI: Ada Semangat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Omnibus Law Hal itu
tentu dengan catatan pembahasan RUU harus benar-benar dilakukan secara
bersama dan melibatkan semua stakeholder terkait.

"Jika omnibus law dibahas bersama, maka saya jamin akan menjadi solusi di bidang
ekonomi dan politik," kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH),
Emrus Sihombing saat dihubungi, Selasa (24/3).

Ia memprediksi, pandemik virus corona yang membuat perekonomian melemah ini
tak akan berlangsung lama. Seperti halnya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap
dolar AS yang kini menyentuh Rp 16 ribu.

"Naiknya dolar karena menurunnya produktifitas kita, karena corona. Sehingga
turunnya dolar tidak bisa menjadi patokan di tengah situasi seperti ini,"
sambungnya.

Pada dasarnya, ia berpandangan komposisi omnibus law untuk menyatukan regulasi
agar tidak tumpang tindih. Hal itu akan efektif jika kandungannya dirumuskan
bersama. Oleh karenanya, pemerintah dan DPR diminta menyerap aspirasi semua
pihak, terutama buruh dan pengusaha.

"Saya kira filosofinya, relasi pekerja dan pengusaha saling menguntungkan. Jadi
tidak boleh keduanya mendominasi, apakah pekerja mendominasi pengusaha atau
sebaliknya," sambungnya.

Pun demikian dengan omnibus law perpajakan. Agar tak menjadi jebakan, maka
konten RUU itu harus hati-hati dan dirumuskan secara bersama dengan berbagai
kelompok masyarakat.

"Saya berpendapat, kepentingan rakyat secara keseluruhan, termasuk di bidang
pajak. Karena setiap warga negara harus bayar pajak. Kita buka semua secara
transparan," tandasnya. EDITOR: DIKI TRIANTO

Page 147 of 164.