Page 78 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019
P. 78

Keluarga ingin menelusuri lebih jauh mengenai uang tersebut, karena menurut
               Andrianus semestinya mereka yang bekerja di Malaysia memiliki pendapatan lebih
               dari itu. Namun karena masih dalam kondisi berduka, keluarga belum sempat
               menanyakan persoalan itu, terutama pada calo yang mengirim Yosep ke Malaysia.

               "Pasti kita akan tanyakan, karena dia punya penghasilan kok tidak seperti yang lain
               yang bekerja di Malaysia," kata Andrianus.

               Data Kasus Perdagangan Orang

               Dalam rilis yang diterima VOA, Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan
               Orang (JarNas Anti TPPO) mengungkap sejumlah data. Data Penanganan Tindak
               Pidana Perdagangan Orang oleh Bareskrim Polri pada 2011 sampai 2018 terdapat
               101 kasus. Dari jumlah itu, 1.321 korban TPPO adalah perempuan dewasa, 46 anak
               perempuan, dan 96 laki-laki dewasa.

               Khusus untuk PMI dari NTT, pada 2016 tercatat 46 korban meninggal, terdiri 26
               laki-laki dan 20 perempuan. Pada 2017, korban meninggal 62 orang, terdiri 43 laki-
               laki dan 19 perempuan. Tahun 2018 ada 105 PMI meninggal, dengan 71 laki-laki
               dan 34 perempuan. Tahun ini, hingga pertengahan Agustus, sudah 75 jenazah
               pulang ke NTT.

               Andy Ardian, Sekretaris JarNas Anti TPPO mengatakan, situasi ini merupakan hasil
               dari pembiaran yang dilakukan negara. Tidak ada perlindungan cukup bagi warga
               negara yang bekerja di luar negeri sehingga dimanfaatkan sindikat perdagangan
               manusia.

               "Kemiskinan menyebabkan masyarakat NTT rentan menjadi korban perdagangan
               orang," kata Andy.

               Sementara itu, Gabriel Goa, Ketua Bidang Advokasi JarNas Anti TPPO menilai, upaya
               perlindungan itu belum maksimal karena aparat penegak hukum belum menerapkan
               UU No.21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
               Pada sisi yang lain, berdasar pantauan dan pengalaman pendampingan, masih ada
               oknum penegak hukum terlibat dalam kasus perdagangan orang.

               "Diperlukan kehadiran lembaga negara untuk memberikan akses yang lebih mudah
               bagi korban perdagangan orang menerima perlindungan dan dipenuhi haknya
               sebagai korban. Lembaga-lembaga negara perlu bekerjasama dengan pegiat anti
               perdagangan manusia, lembaga regional dan internasional untuk menyelamatkan
               PMI yang menjadi korban perdagangan manusia ," tambah Gabriel.

               Servulus Bobo Riti, dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
               Indonesia (BNP2TKI) menjamin, dalam konteks pekerja migran, pemerintah
               Indonesia sangat serius menangani perdagangan orang. Servulus adalah Direktur
               Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan di BNP2TKI.



                                                       Page 77 of 81.
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82