Page 78 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019
P. 78
Keluarga ingin menelusuri lebih jauh mengenai uang tersebut, karena menurut
Andrianus semestinya mereka yang bekerja di Malaysia memiliki pendapatan lebih
dari itu. Namun karena masih dalam kondisi berduka, keluarga belum sempat
menanyakan persoalan itu, terutama pada calo yang mengirim Yosep ke Malaysia.
"Pasti kita akan tanyakan, karena dia punya penghasilan kok tidak seperti yang lain
yang bekerja di Malaysia," kata Andrianus.
Data Kasus Perdagangan Orang
Dalam rilis yang diterima VOA, Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan
Orang (JarNas Anti TPPO) mengungkap sejumlah data. Data Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang oleh Bareskrim Polri pada 2011 sampai 2018 terdapat
101 kasus. Dari jumlah itu, 1.321 korban TPPO adalah perempuan dewasa, 46 anak
perempuan, dan 96 laki-laki dewasa.
Khusus untuk PMI dari NTT, pada 2016 tercatat 46 korban meninggal, terdiri 26
laki-laki dan 20 perempuan. Pada 2017, korban meninggal 62 orang, terdiri 43 laki-
laki dan 19 perempuan. Tahun 2018 ada 105 PMI meninggal, dengan 71 laki-laki
dan 34 perempuan. Tahun ini, hingga pertengahan Agustus, sudah 75 jenazah
pulang ke NTT.
Andy Ardian, Sekretaris JarNas Anti TPPO mengatakan, situasi ini merupakan hasil
dari pembiaran yang dilakukan negara. Tidak ada perlindungan cukup bagi warga
negara yang bekerja di luar negeri sehingga dimanfaatkan sindikat perdagangan
manusia.
"Kemiskinan menyebabkan masyarakat NTT rentan menjadi korban perdagangan
orang," kata Andy.
Sementara itu, Gabriel Goa, Ketua Bidang Advokasi JarNas Anti TPPO menilai, upaya
perlindungan itu belum maksimal karena aparat penegak hukum belum menerapkan
UU No.21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Pada sisi yang lain, berdasar pantauan dan pengalaman pendampingan, masih ada
oknum penegak hukum terlibat dalam kasus perdagangan orang.
"Diperlukan kehadiran lembaga negara untuk memberikan akses yang lebih mudah
bagi korban perdagangan orang menerima perlindungan dan dipenuhi haknya
sebagai korban. Lembaga-lembaga negara perlu bekerjasama dengan pegiat anti
perdagangan manusia, lembaga regional dan internasional untuk menyelamatkan
PMI yang menjadi korban perdagangan manusia ," tambah Gabriel.
Servulus Bobo Riti, dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) menjamin, dalam konteks pekerja migran, pemerintah
Indonesia sangat serius menangani perdagangan orang. Servulus adalah Direktur
Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan di BNP2TKI.
Page 77 of 81.

