Page 81 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019
P. 81
akhirnya disahkan akan berdampak buruk bagi nasib kaum buruh.
"Kami bakal melawan kebijakan tersebut, karena jika sampai terealisasi dikawatirkan
nasib buruh akan semakin buruk," ujarnya dilokasi yang sama.
Sedangkan, Ketua SBSI Wagianto mengaku khawatir terkait rencana revisi UUK
yang dinilai hanya akan mengakomodasi kepentingan pengusaha dan mengabaikan
kepentingan pekerja.
"Tidak akan maksimal undang-undang tersebut di revisi. Butuh pengkajian yang
lama kalau ingin hasil maksimal," katanya.
Sementara itu Ketua Sementara DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi mengatakan,
masalah upah, outsourcing, PHK, tenaga kerja asing, jaminan sosial, dan lain
sebagainya. Semua hal tersebut terkait erat dengan kepentingan pengusaha dan
buruh.
"Saat isu rencana revisi terdengar ditujukan untuk mengurangi kualitas upah,
mempermudah PHK, hingga penghapusan pesangon, kita mendukung sikap
menolak revisi seperti yang dikumandangkan para rekan-rekan pekerja buruh ini,"
ujarnya di lokasi yang sama Karena itu, lanjutnya, dengan adanya sebagian besar
serikat buruh di Kota Bandung melakukan penolakan terkait revisi UU
Ketenagakerjaan , secara personal pihak turut mendukung penolakan tersebut,
sebab secara kelembagaan pihaknya tidak memiliki kewenangan lebih karena
kebijakan itu berasal dari pusat. Dukungan penolakan disebabkan karena merugikan
pihak buruh, tetapi juga akan berdampak pada kondisi Pemkot Bandung.
"Secara personal, kami dari Fraksi PKS akan menyampaikan ke teman-teman yang
ada di DPR RI mudah mudahan ini menjadi perhatian untuk legislator di tingkat
pusat. Karena revisi UU Ketenagakerjaan itu harus berdasarkan semangat
melindungi kepentingan tenaga kerja dan kekuarganya," katanya. (Cipta Permana).
Page 80 of 81.
