Page 80 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019

Title DPRD KOTA BANDUNG DUKUNG PENOLAKAN REVISI UUK KETENAGAKERJAAN
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 20 Agustus 2019
https://jabar.tribunnews.com/2019/08/20/dprd-kota-bandung-dukung-penol akan-revisi-
Page/URL
uuk-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Forum Komunikasi Serikat Pekerja/serikat Buruh (FKSP/SB) di Kota Bandung
menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun
2003 yang disinyalir akan merugikan pekerja.

Penolakan tersebut diaspirasikan melalui audiensi di Gedung DPRD Kota Bandung .

Koordinator FKSP/SB Kota Bandung Hermawan, meminta DPRD Kota Bandung
mengeluarkan rekomendasi menolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 ini. Terlebih
revisi ini berpotensi merugikan Kota Bandung yang memiliki jumlah buruh lebih dari
106 ribu orang dari sembilan organisasi perserikatan.

"Kami berharap agar legislatif maupun eksekutif sama-sama menolak rencana revisi
undang-undang ini. Kami minta agar DPRD mengeluarkan surat rekomendasi
penolakan," ujar Hermawan, saat audensi dengan DPRD Kota Bandung, di Ruang
Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Selasa
(20/8/2019).

Hermawan menduga, renacana revisi undang-undang tersebut akan mempersempit
hak-hak para pekerja, khususnya mengenai upah pesangon yang akan dihapuskan.

"Kalau aturan itu direvisi bisa jadi adanya pengurangan pesangon, bahkan akan
dihilangkan. Hal-hal seperti itu sangat merugikan tenagakerja," ucapnya.

Di sisi lain, Hermawan menyebut, bahwa undang-undang tersebut sudah mengalami
revisi sebanyak 30 kali. Sehingga membuktikan bahwa tidak matangnya Undang-
undang yang mengatur nasib para pekerja atau buruh.

"Setelah direvisi berkali kali, UUK cukup menguntungkan pekerja. Tetapi rencana
Revisi kali ini membuat resah. Maka harus kita tolak, apalagi sudah di revisi hingga
30 kali, berarti ini kan ada yang enggak sehat," ujar dia.

Hal senada disampaikan oleh Ketua SPSI Kota Bandung , Odang Kusmana.
Menurutnya, DPRD secara bersama-sama harus menolak revisi UUK. Sebab bila

Page 79 of 81.