Page 79 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019
P. 79
Dikatakannya, melalui UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, pemerintah melakukan dua hal pokok, yaitu distribusi tugas dan
tanggung jawab penyiapan dan pelindungan pekerja migran oleh pemerintah daerah
dan kehadiran negara dalam perlindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik
sebelum, selama dan sesudah penempatan pekerja migran. "UU 21 Tahun 2007 dan
UU 18 Tahun 2017 saling melengkapi," kata Servulus.
Selain NTT, ada dua provinsi lain yang memiliki kasus hampir mirip, yaitu NTB dan
Sulawesi Selatan. Di NTT, jalur non prosedural atau ilegal sudah dibangun sejak
tahun 60-an. Tidak mengherankan, meskipun korban terus berjatuhan, jalur ini
tetap menjadi pilihan sebagian calon PMI.
Apakah jalur ilegal ini tidak dapat ditutup oleh pemerintah? Servulus memastikan,
seluruh pihak baik BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri dan pemerintah daerah
bekerja sama menekan potensi penggunaan jalur non prosedural. Syaratnya adalah
perhatian yang lebih pada calon PMI terutama untuk pelatihan dan pembiayaan
keberangkatan PMI.
Di sisi yang lain, dugaan keterlibatan aparat hukum dalam kasus-kasus TPPO juga
terus ditekan. Jika masih ada, kata Servulus, tidak mencerminkan kebijakan
pemerintah.
"Dari berbagai bacaan atau sumber, memang ada yang mengatakan adanya
keterlibatan. Tetapi belakangan, kurang lebih 2-3 tahun terakhir, menurut kami
sudah makin berkurang. Itu juga dampak positif dari dilakukannya sosialisasi yang
sudah sampai menyentuh level akar rumput, di NTT hampir di seluruh wilayah baik
oleh Pemda, maupun BNP2TKI bersama BP3TKI Kupanguntuk memasyarakatkan
pilihan-pilihan jalur prosedural atau jalur migrasi aman," kata Servulus.
Jika masih ditemukan oknum yang terlibat dalam kasus TPPO, kata Servulus, hal itu
tidak mencerminkan kebijakan negara atau pemerintah. Gubernur NTT sendiri dinilai
cukup berani melarang dan menghentikan pemberangkatan jalur tidak resmi.
Artinya, di dalam wilayah, upaya pencegahan cukup maksimal dilakukan.
Tantangannya kini ada di wilayah lain yang menjadi titik transit seperti Batam,
Nunukan maupun Pontianak.
"Saya yakin, pemerintah daerah, BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja maupun
Kemenlu terus melakukan upaya untuk meminimalisir kejahatan ini," tambah
Servulus.
Page 78 of 81.
