Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 51
1. Dukunglah buruh untuk mendesak presiden menerbitkan PERPPU yang menyatakan Bab IV
(Klaster Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja tidak berlaku lagi, karena undang-undang ini secara
jelas mendegradasi hak-hak buruh Indonesia, sebagaimana dalam poin2 berikut:
• Pekerja terancam tidak menerima atau menurun drastis pesangon
UU Ciptaker menghapus setidaknya 5 pasal mengenai pemberian pesangon. Imbasnya, pekerja
terancam tidak menerima pesangon ketika mengundurkan diri, mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK), atau meninggal dunia.
• TKA lebih mudah masuk RI
UU Ciptaker mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Hal ini dilakukan
melalui Pasal 81 poin 4 hingga 11 UU Ciptaker yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan
tentang pekerja asing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• Batasan maksimum 3 tahun untuk karyawan kontrak dihapus
Pemerintah mengubah dan menghapus sejumlah pasal dalam terkait ketentuan Perjanjian Kerja
untuk Waktu Tertentu (PKWT) melalui UU Ciptaker, dan menghilangkan batasan maksimal
karyawan kontrak selama 3 tahun.
• Jam lembur tambah dan cuti panjang hilang
Dalam UU Ciptaker tepatnya Pasal 81 poin 22 mengubah pasal UU 78 UU Ketenagakerjaan
tentang waktu kerja lembur. Mulanya, UU 78 UU Ketenagakerjaan menyebutkan jika waktu kerja
lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam seminggu.
• Tak ada lagi UMK
UU Ciptaker menghapus upah berdasarkan provinsi atau kota/kabupaten (UMK) dan upah
minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kota/kabupaten yang tertera dalam
Pasal 89 UU Ketenagakerjaan. Sebagai gantinya, UU Ciptaker menyatakan jika gubernur dapat
menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu yang tertera dalam pasal
selipan 88 CUU Ciptaker.
2. Segera Ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia
Kerja
Menaikkan martabat negara dan memperbaiki kondisi kerja dengan meratifikasi Konvensi ILO
190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Pemerintah secara tegas
telah mendukung terciptanya Konvensi ini, seharusnya juga mempertegas komitmen
pelaksanaannya di tingkat negara dengan meratifikasinya segera sebagai bukti dan konsistensi
memerangi kasus-kasus pelecehan dan kekerasan dai dunia kerja.
3. Bentuk Badan Tripartit (atau Tripartit Plus) untuk Perubahan Iklim dan Transisi yang Adil
Perubahan iklim semakin mengancam kelangsungan bumi, sementara komitmen global untuk
menekan kenaikan temperatur pada ambang batas 1,5°C sampai 2030 belum menunjukkan
progres yang berarti. Indonesia yang berada pada urutan penyumbang emisi terbesar ke-4 dunia
(Carbon Brief, 2015) dinilai belum optimal menerapkan kebijakannya dan dinilai dalam kategori
tidak memadai (highly insufficient). Sementara itu beberapa kebijakan di tingkat global yang
diikuti kebijakan dan program tingkat nasional, seperti NDC atau LTS LCCR membawa dampak
yang cukup signifikan bagi buruh. Sangat disayangkan Kementerian Tenaga Kerja belum memiliki
perhatian yang layak atas issu ini. Untuk itu kami meminta segera bentuk Komite Perubahan
Iklim dan Transisi Berkeadilan (Climate Change and Just Transition Committee) secara Tripartit
50
