Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 52

menyikapi setiap kebijakan perubahan iklim dan iklim usaha yang ada agar tidak merugikan bagi
              ketenagakerjaan dan memastikan pekerjaan layak sebagai aspek prioritas di dalamnya.
              4. Stop Union Busting di Perusahaan multinasional dan di rantai pasok

              Menghentikan PHK kepada para pekerja, khususnya di perusahaan multinasional dan di rantai
              pasok dan menghentikan intimidasi kepada para pekerja, khususnya yang tergabung di dalam
              Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang menolak tawaran pensiun dini.

              1. Perlu adanya keterlibatan negara :
              a. Melalui UU No 21 Tahun 2000 tentang SB/SP. UU ini sengaja dilabeli secara berbeda : serikat
              pekerja/serikat buruh. Tujuannya adalah untuk mengkotak-kotakan antara pekerja dan buruh.
              Kemudahan  untuk  membentuk  sp/sb  dengan  jumlah  minimal  10  orang  menyebabkan
              kemudahan untuk membuat serikat tandingan.
              b. Melalui UU No 2 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI),
              dalam UU ini terdapat klausul khusus tentang perselisihan antar serikat, sehingga membuka
              peluang bagi pengusaha untuk membuat serikat tandingan yang akhirnya membuat serikat ini
              diadu domba sehingga sp/sb akan kehilangan fokusnya dalam perjuangan organisasi.

              2. Menghalang-halangi buruh untuk bergabung di dalam.serikat.

              3. Mengintimidasi.

              4. Memutasi pengurus dan atau anggota serikat.

              5. Surat peringatan.

              6. Skorsing.

              7. Memutus hubungan kerja.

              8. Membentuk pengurus tandingan dalam serikat yang sama.

              9. Menolak diajak berunding PKB.

              10. Tidak.mengakui adanya PKB.
              11. Membuat peraturan perusahaan secara sepihak.

              12. Tidak memberikan pekerjaan.

              13. Mengurangi hak/kesempatan.

              Demikian disampaikan petisi ini untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

              Tembusan Kepada Yth :

              Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
              Kapolda Kalimantan Barat
              Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
              Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI)
              Dinas Tenaga Kerja se-Kalimantan Barat
              DPC–DPC Federasi KSBSI Se-Kalbar
              Pengurus Komisariat Federasi Se-Kalbar
              Arsip

                                                           51
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57