Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 186
BURUH ANCAM DEMO BESAR-BESARAN JIKA THR 2021 BISA DICICIL
Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengancam bakal melakukan aksi besar-
besaran jika pemerintah kembali memperbolehkan pengusaha mencicil tunjangan hari raya
keagamaan (THR) seperti tahun lalu.
Presiden Aspek Mirah Sumirat mengatakan langkah itu diambil karena kebijakan tersebut akan
sangat merugikan buruh. Bahkan, hingga saat ini, Mirah mencatat masih banyak perusahaan
yang belum menyelesaikan cicilan THR-nya tahun lalu.
"Kami akan aksi besar-besaran. Tentunya dengan protokol kesehatan. Itu yang akan kami
lakukan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/3).
Selain aksi besar-besaran, kata Mirah, serikat buruh di berbagai daerah juga akan mengirimkan
surat resmi kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar opsi penundaan atau
pencicilan THR tak diambil.
"Kami akan keluarkan surat-surat resmi ke Kemnaker. Akan kami warning dulu karena akan
merugikan, feeling saya akan mengeluarkan keputusan merugikan tidak berbeda dengan tahun
lalu," tuturnya. Menurut Mirah, upaya lebih keras juga akan ditempuh buruh sebab tahun lalu
gugatan yang diajukan ke pengadilan terkait kebijakan THR boleh dicicil terbukti tak optimal.
"Kemarin saja belum selesai kita, masih banyak advokasinya sampai kementerian pusat. Ada
beberapa kawan yang mangkrak kasusnya di kabupaten/kota setempat. Di pusat saja belum
selesai dibayarkan," jelasnya.
Kendati demikian, Mirah masih berharap pemerintah mau membuka ruang dialog terlebih dahulu
bersama para buruh. Soalnya, ketentuan pemberian THR sudah diatur secara jelas dalam
Undang-undang Ketenagakerjaan.
"Janganlah keluarkan keputusan ini karena sudah ada aturan di Undang-Undang. Aturan itu
artinya Kemenaker jangan lagi membuat turunannya yang justru merugikan apalagi di situasi
seperti ini pemerintah harus memperkuat pendapatan para buruh supaya ekonomi bergerak,"
ucapnya.
Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga meminta
pemerintah duduk bersama buruh terlebih dahulu sebelum memutuskan kebijakan THR di tahun
ini. Seharusnya, kata dia, Kemnaker juga tak melontarkan wacana yang dapat membuat
kegaduhan apalagi terkait kebijakan THR yang sangat dinantikan para buruh. "Sampai sekarang
belum ada, pembicaraan dengan kami," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah menyiapkan kebijakan
THR di masa pemulihan pandemi covid-19 pada tahun ini. Kendati demikian, ia tak menjelaskan
lebih lanjut apakah kebijakan tersebut akan sama dengan tahun sebelumnya di mana pengusaha
dapat mencicil THR.
"Kami akan menyempurnakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Permenaker Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel," kata Ida.
Sementara itu Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan
masih mempelajari situasi perusahaan di dalam negeri.
Jika perusahaan yang terdampak pandemi covid-19 masih banyak, maka bukan tidak mungkin
pemerintah menerapkan kebijakan pembayaran THR yang sama seperti 2020 lalu
185
