Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Judul Buruh Ancam Demo Besar-besaran Jika THR 2021 Bisa Dicicil
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210317095320-92-
618459/buruh-ancam-demo-besar-besaran-jika-thr-2021-bisa-dicicil
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-03-17 10:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Mirah Sumirat (Presiden Aspek) Kami akan aksi besar-besaran. Tentunya dengan
protokol kesehatan. Itu yang akan kami lakukan

neutral - Mirah Sumirat (Presiden Aspek) Kami akan keluarkan surat-surat resmi ke Kemnaker.
Akan kami warning dulu karena akan merugikan, feeling saya akan mengeluarkan keputusan
merugikan tidak berbeda dengan tahun lalu

negative - Mirah Sumirat (Presiden Aspek) Kemarin saja belum selesai kita, masih banyak
advokasinya sampai kementerian pusat. Ada beberapa kawan yang mangkrak kasusnya di
kabupaten/kota setempat. Di pusat saja belum selesai dibayarkan

negative - Mirah Sumirat (Presiden Aspek) Jangan lah keluarkan keputusan ini karena sudah ada
aturan di Undang-Undang. Aturan itu artinya Kemenaker jangan lagi membuat turunannya yang
justru merugikan apalagi di situasi seperti ini pemerintah harus memperkuat pendapatan para
buruh supaya ekonomi bergerak

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Sampai sekarang belum ada, pembicaraan dengan kami

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan menyempurnakan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan dan Permenaker Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan
Usaha Restoran di Hotel

Ringkasan

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengancam bakal melakukan aksi besar-besaran jika
pemerintah kembali memperbolehkan pengusaha mencicil tunjangan hari raya keagamaan (
THR ) seperti tahun lalu. Presiden Aspek Mirah Sumirat mengatakan langkah itu diambil karena
kebijakan tersebut akan sangat merugikan buruh. Bahkan, hingga saat ini, Mirah mencatat masih
banyak perusahaan yang belum menyelesaikan cicilan THR-nya tahun lalu.

184