Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja/buruh. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu
mewujudkan amanat di dalamnya.
"Untuk itu, diperlukan adanya kesepahaman, sinergitas, dan kerja keras seluruh elemen bangsa,
khususnya aparatur pemerintah baik di tingkat pusat atau pun daerah dalam mengawal
pelaksanaan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya," katanya dalam
keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021).

Hal ini ia sampakan dalam Rapat Koordinasi dengan Kadisnaker se-Indonesia secara virtual di
Jakarta hari ini. Dalam kesempatan tersebut Ida juga menambahkan, bentuk kolaborasi dan
sinergi lainnya yaitu dengan mengedepankan kekuatan dialog dalam menampung aspirasi
stakeholder.

Selain itu, seluruh pihak juga perlu memberikan pemahaman positif kepada stakeholder
mengenai UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan; berkoordinasi dengan institusi
terkait di daerah masing-masing; dan mendukung serta berkontribusi dalam aktivitas komunikasi
publik terkait UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.

Ida menyebut ada empat bentuk peran dukungan yang dapat dilakukan pemerintah daerah
dalam mewujudkan amanat UU Cipta Kerja dan telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Pertama, dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, Pemda mempunyai peran terkait dengan pendapatan daerah yang berasal dari DKPTKA;
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi
perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib disesuaikan paling lambat 3 bulan sejak PP ini
berlaku; dan Pemda melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan TKA sesuai
dengan kewenangan masing-masing.

Kedua, dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pemda
mempunyai peran menerima pencatatan PKWT di Disnaker kabupaten/kota dan menerima
pelaporan PHK bagi daerah yang belum tersedia sarana jaringan/daring.

"Pemerintah daerah juga berperan memberikan layanan mediasi terkait penyelesaian
perselisihan HI (termasuk perselisihan PHK) dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
(pengenaan sanksi)," jelasnya.

Ketiga, dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Pengupahan, Pemda
mempunyai peran melaksanakan kebijakan pengupahan. Dalam pelaksanaannya, Pemda wajib
berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat; penetapan upah minimum provinsi (wajib); dan
penetapan upah minimum kabupaten/kota (tidak wajib).

"Peran lainnya yaitu mencabut upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2
November 2020 selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkan; pembentukan Dewan
Pengupahan Provinsi (wajib) dan kabupaten/kota (tidak wajib); dan pembinaan, pengawasan
dan penegakan hukum (pengenaan sanksi)," ucapnya.

Keempat, dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pemda mempunyai peran memberikan layanan pengantar kerja
dan layanan pelatihan kerja terkait manfaat jaminan kehilangan pekerjaan; menyediakan sarana
dan prasarana dalam memberikan layanan jaminan sosial yang terintegrasi; dan pembinaan,
pengawasan, dan penegakan hukum (pengenaan sanksi) terkait pelaksanaan jaminan
kehilangan pekerjaan Simak video 'Partai Golkar Dorong Percepatan Implementasi UU Cipta
Kerja': .

64