Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

BURUH KECEWA TAK PERNAH DIAJAK DISKUSI SOAL THR 2021

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengaku kecewa lantaran buruh tak pernah diajak
bicara terkait kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. Menurut Presiden Aspek Mirah
Sumirat, sejak tahun lalu buruh tak pernah diajak saat hendak mengambil keputusan soal THR
itu.

"Tidak pernah sebelum-sebelumnya dari Kemenaker mau ajak bicara kami dari buruh perihal
wacana THR di 2021 ini. Tahun sebelum-sebelumnya juga nggak pernah, mereka buat keputusan
keputusan aja," ujar Mirah kepada detikcom, Rabu (17/3/2021).

Bila tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengeluarkan surat edaran yang isinya
THR boleh dicicil seperti tahun lalu, maka para buruh akan menggelar demo besar-besaran.

"Pasti akan ada aksi, kita tetap mengedepankan protokol, kita akan aksi besar-besaran supaya
mereka paham. Ya mudah-mudahan kekejar sebelum surat itu muncul," ungkapnya.

Alasan buruh menolak THR 2021 dicicil lagi seperti tahun lalu, sebab masih ada buruh yang
sampai sekarang tak menerima hak THR tahun lalu. Bila kebijakan yang sama diterapkan lagi,
maka dikhawatirkan hal serupa akan berlanjut lagi sampai tahun depan.

"Surat edaran THR itu berdampak pada kawan-kawan saya. Banyak kasusnya masih advokasi
belum dapat THR-nya. Jadi kan tahun lalu boleh dicicil, padahal ada mereka sudah bikin
perjanjian bersama bahwa THR akan dibayar di Desember 2020, tapi sampai sekarang belum
dibayar, itu fakta," ucapnya.

"Di luar anggota saya pun juga banyak yang belum dapat, gara-gara surat edaran Menaker,"
sambungnya.

Menurutnya, aturan soal THR sudah diatur secara jelas di Undang-undang, maka tak perlu lagi
dikeluarkan Surat Edaran semacam itu.

"THR kan sudah ada UU yang mengatur bahwa yang sudah bekerja di atas 1 tahun dapat THR
full, di bawah itu proporsional. Yaudah pakai itu aja, kenapa dibuat surat edaran dengan alasan
pandemi, jangan dijadikan alasan lah," imbuhnya.

Lagipula, menurut Mirah bila buruh dan pekerja menerima THR penuh justru bisa mengungkit
daya beli dan mendongkrak ekonomi di tengah kondisi pandemi ini.

"Justru pemerintah harus memperkuat pendapatan pekerja supaya daya belinya terangkat. Kalau
nggak ada THR bagaimana pelaku usaha mikro barang-barangnya bisa terjual. Ini Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kementerian Pengusaha sih, kok lebih kesana. Jangan lah! Kita sudah
sama-sama tertekan, sudah banyak yang ter-PHK, banyak yang dibayar separuh karena WFH,
bahkan tidak dapat upah," katanya.

69