Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 68
Hal serupa juga disampaikan oleh Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia. Secara terpisah,
Presiden Aspek Mirah Sumirat mengancam bakal melakukan aksi besar-besaran jika pemerintah
kembali memperbolehkan pengusaha mencicil THR seperti tahun lalu.
Ia mengatakan langkah itu diambil karena kebijakan tersebut akan sangat merugikan buruh.
Bahkan, hingga saat ini, Mirah mencatat masih banyak perusahaan yang belum menyelesaikan
cicilan THR-nya tahun lalu.
"Kami akan aksi besar-besaran. Tentunya dengan protokol kesehatan. Itu yang akan kami
lakukan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Selain aksi besar-besaran, kata Mirah, serikat buruh di berbagai daerah juga akan mengirimkan
surat resmi kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar opsi penundaan atau
pencicilan THR tak diambil.
Menurut Mirah, upaya lebih keras juga akan ditempuh buruh. Sebab, tahun lalu gugatan yang
diajukan ke pengadilan terkait kebijakan THR boleh dicicil terbukti tidak optimal.
"Kemarin saja belum selesai kita, masih banyak advokasinya sampai kementerian pusat. Ada
beberapa kawan yang mangkrak kasusnya di kabupaten/kota setempat. Di pusat saja belum
selesai dibayarkan," jelasnya.
Kendati demikian, Mirah masih berharap pemerintah mau membuka ruang dialog terlebih dahulu
bersama para buruh. Soalnya, ketentuan pemberian THR sudah diatur secara jelas dalam
Undang-undang Ketenagakerjaan.
"Janganlah keluarkan keputusan ini karena sudah ada aturan di Undang-Undang. Aturan itu
artinya Kemenaker jangan lagi membuat turunannya yang justru merugikan apalagi di situasi
seperti ini pemerintah harus memperkuat pendapatan para buruh supaya ekonomi bergerak,"
ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah menyiapkan kebijakan
THR di masa pemulihan pandemi covid-19 pada tahun ini.
Kendati demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut apakah kebijakan tersebut akan sama dengan
tahun sebelumnya di mana pengusaha dapat mencicil THR.
"Kami akan menyempurnakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Permenaker Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel," kata Ida.
Sementara itu, Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan
masih mempelajari situasi perusahaan di dalam negeri.
Jika perusahaan yang terdampak pandemi covid-19 masih banyak, maka bukan tidak mungkin
pemerintah menerapkan kebijakan pembayaran THR yang sama seperti 2020 lalu. (wel/bir).
67
