Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 73
Judul Menaker Ida Fauziyah Minta Kadisnaker Bersinergi Kawal Implementasi
UU Cipta Kerja
Nama Media jpnn.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-minta-kadisnaker-
bersinergi-kawal-implementasi-uu-cipta-kerja
Jurnalis boy
Tanggal 2021-03-17 17:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) "Untuk itu, diperlukan adanya
kesepahaman, sinergisme, dan kerja keras seluruh elemen bangsa khususnya aparatur
pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam mengawal pelaksanaan ketentuan UU
Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya,"
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) "Pemerintah daerah juga berperan
memberikan layanan mediasi terkait penyelesaian perselisihan HI (termasuk perselisihan PHK)
dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum (pengenaan sanksi),"
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) "Peran lainnya yaitu mencabut
upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 selambat-lambatnya
1 tahun sejak ditetapkan, pembentukan dewan pengupahan provinsi (wajib) dan kabupaten/kota
(tidak wajib), dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum (pengenaan sanksi),"
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, diperlukan adanya kesepahaman,
sinergisme, dan kerja keras seluruh elemen bangsa khususnya aparatur pemerintah baik di
tingkat pusat ataupun daerah dalam mengawal pelaksanaan ketentuan UU Cipta Kerja dan
peraturan pelaksanaannya
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah daerah juga berperan
memberikan layanan mediasi terkait penyelesaian perselisihan HI (termasuk perselisihan PHK)
dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum (pengenaan sanksi)
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Peran lainnya yaitu mencabut upah minimum
sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 selambat-lambatnya 1 tahun sejak
ditetapkan, pembentukan dewan pengupahan provinsi (wajib) dan kabupaten/kota (tidak wajib),
dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum (pengenaan sanksi)
72
