Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 72
menciptakan ketenangan kerja dan kemajuan berusaha. "Pengawas ketenagakerjaan dan
mediator hubungan industrial punya peran yang sangat vital dan mampu bekerja secara
profesional untuk menciptakan keadilan sosial dan hubungan kerja yang harmonis," jelas Ida
dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021).
PENGURUS APKI & AMHI DIKUKUHKAN, INI HARAPAN MENAKER
Pengukuhan pengurus APKI dan AMHI 2020-2023 berlangsung di Ruang Serbaguna Kemnaker,
Jakarta. Pada kegiatan tersebut, Ida menyaampaikan pengawas ketenagakerjaan dan mediator
hubungan industrial memiliki peran penting dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam
menciptakan ketenangan kerja dan kemajuan berusaha.
"Pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial punya peran yang sangat vital
dan mampu bekerja secara profesional untuk menciptakan keadilan sosial dan hubungan kerja
yang harmonis," jelas Ida dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021).
Keberadaan 2 organisasi profesi ini, kata Ida, diharapkan dapat mengilhami sinergi aparatur
ketenagakerjaan yang membidangi pelatihan, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan
pembinaan hubungan industrial, serta berkolaborasi dengan stakeholder terkait.
"Koordinasi dan konsolidasi Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial ini
menjadi langkah awal agar diikuti oleh instruktur, pengantar kerja serta penguji K3, sehingga ke
depan, tercipta sinergi, kesatuan visi dan langkah bersama antar seluruh insan bidang
ketenagakerjaan," ulas Ida.
Menteri kelahiran Mojokerto, Jawa Timur ini ingin kepengurusan baru APKI dan AMHI mampu
mendukung pelaksanaan 9 Lompatan Besar Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberikan
layanan terbaik bidang ketenagakerjaan bagi masyarakat.
"Saya berharap APKI maupun AMHI mampu menjadi organisasi profesi yang kuat, mandiri dan
profesional, serta menjadi wadah komunikasi dan pengembangan SDM Pengawas
Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial yang cerdas dan unggul," ungkap Ida.
Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang menguraikan saat ini pejabat fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan yang ada sebanyak 1.556 orang sedangkan pejabat fungsional
Mediator Hubungan Industrial sebanyak 820 orang.
"Untuk itu dalam melakukan tugas fungsinya, pejabat fungsional di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan harus saling berkoordinasi dan bekerja sama agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas," ujar Haiyani.
Sementara itu, Ketua AMHI Sahat Sinurat mengatakan AMHI akan berperan membantu
menjalankan berbagai program yang dibuat Kemnaker, hingga ke tingkat daerah.
"Sejalan dengan Bu Menaker, harapannya pejabat fungsional lain di Kemnaker juga membentuk
Asosiasi seperti pelatihan, pengantar kerja. Jadi melalui Asosiasi ini, bisa membantu pemerintah
melaksanakan tugas dan fungsinya ke daerah," ulas Sahat.
Ketua APKI Sudi Astono menyatakan pihaknya akan menjalin kerja sama dengan stakeholder
lain dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban.
"Kami siap untuk mengawal reformasi pengawasan ketenagakerjaan dan siap kolaborasi dengan
AMHI dan stakeholder lainnya," cetus Sudi.
71
