Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 75
"Pemerintah daerah juga berperan memberikan layanan mediasi terkait penyelesaian
perselisihan HI (termasuk perselisihan PHK) dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
(pengenaan sanksi)," ucapnya.
Ketiga, PP Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pengupahan, pemda mempunyai
peran melaksanakan kebijakan pengupahan.
Dalam pelaksanaannya, pemda wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat, penetapan
upah minimum provinsi (wajib), dan penetapan upah minimum kabupaten/kota (tidak wajib).
"Peran lainnya yaitu mencabut upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2
November 2020 selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkan, pembentukan dewan
pengupahan provinsi (wajib) dan kabupaten/kota (tidak wajib), dan pembinaan, pengawasan
dan penegakan hukum (pengenaan sanksi)," ucapnya.
74
