Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah meminta para kepala dinas tenaga kerja
(kadisnaker) di seluruh Indonesia bersinergi mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Ida, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya
memiliki cita-cita dan tujuan yang mulia, yakni penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-
luasnya serta meningkatkan kualitas pelindungan bagi pekerja atau buruh.

MENAKER IDA FAUZIYAH MINTA KADISNAKER BERSINERGI KAWAL
IMPLEMENTASI UU CIPTA KERJA

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah meminta para kepala dinas
tenaga kerja (kadisnaker) di seluruh Indonesia bersinergi mengawal implementasi Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Ida, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya memiliki cita-cita dan tujuan yang
mulia, yakni penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya serta meningkatkan kualitas
pelindungan bagi pekerja atau buruh.

Oleh karena itu, Ida menegaskan dalam mewujudkan amanat UU itu, seluruh elemen bangsa
khususnya kadisnaker seluruh Indonesia agar berkolaborasi dan bersinergi.

"Untuk itu, diperlukan adanya kesepahaman, sinergisme, dan kerja keras seluruh elemen bangsa
khususnya aparatur pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam mengawal
pelaksanaan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya," kata Menaker Ida saat
melakukan Rapat Kordinasi dengan Kadisnaker se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Rabu
(17/3).
Ida menambahkan bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya yaitu selalu mengedepankan kekuatan
dialog dalam menampung aspirasi stakeholder.

Kemudian, kata Ida, memberikan pemahaman yang positif kepada stakeholder mengenai UU
Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Selain itu, lanjut Ida, berkoordinasi dengan institusi terkait di daerah masing-masing; dan
mendukung dan berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait UU Ciptaker klaster
ketenagakerjaan.

Menaker Ida mengatakan, ada empat bentuk peran dukungan yang dapat dilakukan pemerintah
daerah dalam mewujudkan cita-cita UU Cipta Kerja sebagaimana diatura di dalam empat
peraturan pemerintah (PP).

Pertama, PP Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing, pemda
mempunyai peran terkait dengan pendapatan daerah yang berasal dari DKPTKA.
Kemudian, perda dan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai retribusi perpanjangan
izin mempekerjakan TKA wajib disesuaikan paling lambat 3 bulan sejak PP ini berlaku.

Pemda melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan TKA sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Kedua, lanjut Ida, dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perjanjian kerja
waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja,
pemda mempunyai peran menerima pencatatan PKWT di disnaker kabupaten/kota, dan
menerima pelaporan PHK bagi daerah yang belum tersedia sarana jaringan atau daring.
73