Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Belum lagi, bantuan subsidi upah kepada pekerja yang sudah distop oleh pemerintah.

"Akibatnya konsumsi juga akan semakin menurun, dan dihantam lagi dengan kenaikan harga
barang kebutuhan pokok jelang puasa dan lebaran," tegas Said Iqbal.

Said Iqbal menambahkan pentingnya keseimbangan dan rasa keadilan antara kepentingan buruh
dan pengusaha.

Pengusaha sudah dapat stimulus ekonomi dan keringanan pajak dari pemerintah, maka secara
bersamaan THR dan upah buruh harus dibayar penuh, tidak dicicil agar konsumsi makin
meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Kondisi ini diperparah dengan adanya ancaman PHK besar-besaran sedang terjadi akibat
berlakunya omnibus law UU Cipta Kerja yang memudahkan buruh di PHK dengan pesangon
yang kecil.
"Sebaiknya Menaker memperhatikan juga kepentingan buruh, tidak hanya pengusaha saja,
termasuk pemberian THR ini," tegasnya.

Jika permintaan ini tidak digubris Menaker, KSPI dan buruh Indonesia mempertimbangkan untuk
melakukan aksi unjuk rasa.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menyiapkan aturan soal
pemberian tunjangan hari raya (THR) di tahun 2021 ini. Tahun 2020, Kemnaker
memperbolehkan perusahaan untuk mencicil pembayaran THR di tengah pandemi covid-19.

Menaker Ida Fauziyah sempat membahas masalah THR saat melakukan Rapat Kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

"Kami telah merumuskan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat Covid-19
seperti pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021," kata Ida pada rapat yang
disiarkan secara virtual itu.
Poin THR Keagamaan 2021 masuk dalam perumusan kebijakan pengupahan pada masa
pemulihan ekonomi akibat covid-19 oleh Kemnaker.

94