Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Menurut Said Iqbal, KSPI dan buruh berharap pembayaran THR harus seratus persen dan tidak
dicicil karena pemerintah sudah bilang ekonomi mulai membaik.
"Bila THR dibayar mencicil atau tidak seratus persen maka daya beli buruh makin terpukul di
tengah pandemi corona ini akibat dirumahkan dan dibayar upah ala kadar," ujarnya dalam
keterangan tertulis, Rabu, 17 Maret 2021.

Apalagi, tutur dia, bantuan subsidi upah sudah disetop oleh pemerintah. "Akibatnya konsumsi
juga akan semakin menurun, dan dihantam lagi dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok
jelang puasa dan lebaran." Untuk itu, Said Iqbal menilai harus ada keseimbangan dan rasa
keadilan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Pengusaha sudah dapat stimulus ekonomi
dan keringanan pajak dari pemerintah, maka secara bersamaan ia meminta THR dan upah buruh
harus dibayar penuh. "Tidak dicicil agar konsumsi makin meningkat sehingga pertumbuhan
ekonomi juga meningkat." Kondisi ini diperparah dengan adanya ancaman PHK besar-besaran
sedang terjadi akibat berlakunya omnibus law UU Cipta Kerja yang memudahkan buruh di-PHK
dengan pesangon yang kecil. "Sebaiknya Menaker memperhatikan juga kepentingan buruh, tidak
hanya pengusaha saja, termasuk pemberian THR ini," kata dia.
Jika permintaan ini tidak digubris Menaker, Said Iqbal mengatakan KSPI dan buruh Indonesia
mempertimbangkan untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Tahun lalu, pemerintah memutuskan pengusaha tetap diwajibkan membayar THR meski terjadi
wabah corona yang mengakibatkan lesunya dunia usaha.

Namun pengusaha diberikan kelonggaran dalam melakukan pembayaran kewajibannya terhadap
pekerjanya tersebut, yaitu pengusaha diperkenankan mencicil pembayaran THR itu sesuai
kesepakatan pekerja dan pengusaha. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah berdiskusi
dengan pengusaha dan serikat buruh. (CAESAR AKBAR)

96