Page 125 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 125
Salah satu tuntutan yang disuarakan para buruh adalah revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur
tentang Penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2021. Tuntutan itu tak lepas dari putusan
Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.
"Kami bisa melakukan dua juta buruh setop produksi. Semua akan rugi, ekonomi akan lumpuh,"
ujar Said, dalam unjuk rasa gabungan, Rabu, 8 Agustus 2021.
"Kami tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-sungguh menjalankan keputusan
MK dan SK Gubernur." Ia menyebutkan demonstrasi para buruh akan terus meningkat jika
pemerintah tidak menjalankan keputusan MK. Sebelumnya Omnibus Law Undang-undang Nomor
11 Tahun 2020 Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu
dua tahun ke depan. Lebih jauh, kata Said, mogok nasional menjadi pilihan tak terelakkan
bilamana dalam proses menuju paling lama dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja
yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik. Kalangan buruh juga menagih janji Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mencabut Surat Keterangan (SK) Gubernur tentang
Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.
Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan
atau Rp 4,45 juta. Dalam unjuk rasa gabungan yang digelar pada 6-10 Desember 2021, puluhan
ribu buruh dari Jabodetabek berkumpul untuk menyampaikan tiga tuntutan.
Tuntutan pertama adalah buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merevisi Surat
Keputusan (SK) Gubernur tentang UMP. Pasalnya, kebijakan itu bertentangan dengan Keputusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 yang menangguhkan tindakan/kebijakan strategis yang
berdampak luas, termasuk upah.
Sedangkan tuntutan kedua adalah buruh menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Tuntutan kketiga yaitu buruh menuntut
pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara
bersyarat.
124
