Page 127 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 127
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Golkar,
Muhamad Amud kepada Info Indonesia, Rabu (8/12/2021).
"Pernyataan Gubernur Banten menurut saya berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang baik
dari kalangan buruh. Sepertinya kurang pas pernyataan itu muncul disaat buruh sedang
memperjuangkan nasibnya," kata Amud.
Amud mengatakan, buruh pasti akan menerima terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten
bernomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Banten Tahun
2022, hanya saja harus disampaikan secara humanis.
"Saya yakin buruh bisa menerima keputusan pemerintah terkait UMR. Hanya saja penjelasannya
harus Humanis," tuturnya.
Amud khawatir apabila pernyataan Wahidin Halim dijadikan rujukan para pengusaha yang ada
di Kabupaten Tangerang. Karena hal tersebut dapat menyebabkan masifnya pemutusan
hubungan kerja.
"Apalagi Kabupaten Tangerang dijuluki daerah seribu Industri, tentunya sangat menghawatirkan
jika pernyataan Gubernur Banten menjadi rujukan bagi para pengusaha dalam mengambil
keputusan," ujarnya.
Amud melanjutkan, hal itu tentu berdampak pada meningkatkan jumlah pengangguran baru. Di
sisi lain, Kabupaten Tangerang tengah berusaha dalam menekan angka pengangguran.
"Kalau sampai terjadi, tentunya pemerintah daerah yang harus menanggung masalah sosialnya.
Saat ini, pemerintah Kabupaten Tangerang tengah berusaha menurunkan angka pengangguran,"
imbuhnya.
126
