Page 151 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 151
Pertama, komunikasi dengan berbagai pihak termasuk agency. Bagi PMI yang kontrak kerjanya
sudah habis, dibantu atau fasilitasi untuk tetap tinggal di negara tersebut.
Sedangkan PMI yang dimungkinkan diberikan pilihan waktu kerja, tetap menerima upah atau
gaji sesuai aturan atau kesepakatan para pihak.
"Memastikan protokol WHO di tempat kerja dan di tempat istirahat," kata Menaker dalam
keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).
Bagi PMI yang akan pulang ke Indonesia, pemerintah berkoordinasi terkait penanganan
pemulangan PMI ke daerah asalnya.
Langkah kedua yaitu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait
permohonan pemeriksaan kesehatan PMI yang akan pulang di debarkasi Indonesia.
Langkah ketiga, berkoordinasi dengan Disnaker agar petugas desa migran produktif di desa aktif
membantu pemerintah desa mengantisipasi kepulangan PMI.
Sedangkan langkah keempat yaitu pemberian bantuan pemberdayaan tenaga kerja melalui
program inkubasi bisnis dan tenaga kerja mandiri.
Menaker menambahkan, sesuai Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020, pihaknya telah melakukan
penghentian sementara penempatan PMI di masa pandemi. Penghentian sementara PMI ini juga
terkait kebijakan negara penempatan yang melakukan pengetatan masuknya WNA, pengetatan
visa, keharusan karantina dan bukti bebas Covid-19, serta limitasi moda transportasi karena tak
ada akses ke negara-negara penempatan.
"Semua itu menjadikan biaya sangat tinggi, karena harus transit ke bebarapa negara dan
melakukan karantina," ujarnya.
150
