Page 191 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 191

BURUH MINTA UPAH MINIMUM TAHUN DEPAN NAIK 10%

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan upah minimum tahun depan naik
              antara 8% sampai 10%. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak mampu karena pandemi COVID-
              19 bisa menangguhkan kenaikan upah.

              "Karena kan terpuruk banget daya beli, (usulannya) antara 8% sampai 10%. Bagi perusahaan
              yang tidak mampu karena terpukul pandemi COVID dia bisa melakukan penangguhan, kan adil,
              yang mampu bayar dengan nilai yang layak 8% sampai 10%, yang tidak mampu penangguhan,"
              kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada detikcom baru-baru ini.

              Pihaknya juga menolak penetapan upah minimum tahun depan menggunakan formulasi dalam
              Undang-undang Cipta Kerja. Lanjut dia, pihaknya menginginkan agar penetapan upah minimum
              tetap mengacu PP 78 Tahun 2015.

              "Tepat sekali, kami setidak-tidaknya menggunakan PP Nomor 78 yaitu UMK sama dengan inflasi
              plus pertumbuhan ekonomi, kenaikannya. Jadi kalau 2022 ya 8% sampai 10%," tuturnya.

              Selain itu, dia meminta agar upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pada tahun depan
              tetap ada. Tapi bagi perusahaan yang tidak mampu bisa mengacu UMK.

              "Untuk sektor tertentu diberlakukan upah minimum sektoral kabupaten/kota, jangan nanti pabrik
              mobil Toyota, pabrik Panasonic upahnya sama dengan pabrik sendal jepit karena nggak ada
              UMSK, nggak adil kan kayak gitu," jelas Said Iqbal.
              Pihak  buruh,  khususnya  KSPI  pun  menolak  untuk  ikut  berunding  dalam  membahas  upah
              minimum 2022 jika pemerintah tetap menggunakan acuan UU Cipta Kerja.

              "Setidak-tidaknya  KSPI  dan  saya  yakin  semua  serikat  buruh  menolak  ikut  dalam  proses
              perundingan upah minimum di semua tingkatan, baik di kabupaten kota, provinsi maupun di
              tingkat nasional, kenapa? wong sudah ada di Omnibus Law dan itu kita tolak, sedang berjalan
              sidang judicial review," tambahnya.




































                                                           190
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196