Page 193 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021

KEMNAKER USUNG 4 ISU PRIORITAS PADA AJANG G20 TAHUN DEPAN

Pemerintah Indonesia akan menyodorkan empat isu prioritas dalam ajang G20 2022 pada bidang
ketenagakerjaan dengan mengusung tajuk Improving the Employment Condition to Recover
Together.

Keempat isu itu masing-masing adalah penciptaan lapangan berkelanjutan dalam menghadapi
perubahan dunia kerja; pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas;
pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas berkelanjutan; serta
perlindungan tenaga kerja adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

"Kita semua sudah melalui banyak diskusi dalam rangka kurasi, pengayaan, dan pemantapan
keempat isu tersebut untuk bisa sampai ke hari ini," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Substansi
Persiapan Pertemuan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 Presidensi Indonesia 2022
di Jakarta, Selasa (31/8).
Sejalan dengan keempat isu prioritas tersebut, Anwar Sanusi menyebut diperlukan pendekatan
dan sasaran kebijakan yang bertujuan menciptakan pasar kerja berkelanjutan dan inklusif. Selain
itu, juga untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja, serta memastikan
perlindungan yang adaptif bagi seluruh pekerja di masa pemulihan pascapandemi dan era
otomatisasi.

"Pendekatan lainnya yakni meningkatkan aksi kolektif global dalam rangka pemulihan sektor
ketenagakerjaan akibat pandemi," ujar Anwar Sanusi.

Dia menjelaskan, pandemi telah mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan secara global, di mana
terjadi peningkatan kehilangan jam kerja sebesar 8,8 persen atau setara 225 juta pekerjaan
paruh waktu. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO (International Labour Organization)
memperkirakan pengangguran di skala global bertambah 33 juta, meningkatkan 1,1 persen
pengangguran.

Tantangan lainnya adalah perubahan pasar tenaga kerja akibat revolusi industri dan transformasi
teknologi. Anwar Sanusi menyebut, para ahli melihat pandemi mempercepat proses otomatisasi
dengan masif, melalui transisi digital dan penyesuaian terhadap proses produksi.
"Ekonomi digital memperlebar proporsi tenaga kerja informal, yang perlu perhatian terhadap
pemenuhan standar dan norma kerja layak (decent work)," katanya.

Di sisi lain, kondisi kerja penyandang disabilitas turut menjadi perhatian. Data WHO dan World
Bank Report on Disability pada 2011, lebih dari 15 persen total populasi global atau sekitar 1
miliar orang memiliki disabilitas, dengan 3 persen di antaranya menyandang disabilitas cukup
serius.

Menurut Anwar Sanusi, jumlah itu menunjukkan bahwa penyandang disabilitas harus dibantu
terkait pemberian akses peningkatan keterampilan, akses pasar tenaga kerja yang lebih luas,
hingga perlindungan yang memadai di tempat kerja. Hal-hal tersebut diyakini akan mendorong
daya saing dan produktivitas yang setara dari para penyandang disabilitas, baik di pasar kerja
lokal maupun global.
"Dengan demikian, kelompok masyarakat disabilitas memiliki peran dan kontribusi yang sama
dalam proses pembangunan," kata Anwar Sanusi.

Dia menambahkan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya telah mengarahkan agar
Forum G20 menghasilkan komitmen bersama, beserta berbagai strategi yang efektif dan konkrit

192