Page 196 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021

KECEMASAN BURUH: BADAI PHK MASIH ADA SAMPAI TAHUN DEPAN!

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan gelombang pemutusan hubungan
kerja (PHK) akibat pandemi virus Corona (COVID-19) masih berlanjut di 2022. Sebab, hingga
kini bermunculan varian COVID-19 yang baru. "Kita agak kaget juga kan ternyata virus ini
menurut WHO bermutasinya cepat sekali, dari Beta ke Delta saja kita kalangkabut kan kemarin.
Yang paling penting memang herd immunity itu, vaksin itu sudah merata," kata Presiden KSPI
Said Iqbal kepada detikcom baru-baru ini.

Untuk mengantisipasi potensi berlanjutnya gelombang PHK di tahun depan, salah satu caranya
adalah mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dengan begitu akan segera terbentuk
kekebalan komunal (herd immunity). Tapi itu tergantung efektivitas dari vaksinasi tersebut. "Bisa
dipastikan di tahun 2022 masih akan terjadi PHK. Kan ini baru sekarang vaksinnya, kita belum
tahu sampai sejauh mana program vaksin yang ke dua kan, vaksin ke dua efektif nggak menekan
angka penularan?" tanyanya.

Terlepas dari seberapa besar efektifitas vaksin, setidaknya herd immunity diharapkan akan
terbentuk sehingga penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Dengan demikian perekonomian
dan dunia usaha cepat pulih maka PHK dapat dicegah.

Pihaknya juga berharap PHK dapat dicegah dengan mengutamakan opsi merumahkan karyawan.
Namun, mereka perlu tetap digaji, walaupun hanya gaji pokok setidaknya dapat menjaga daya
beli mereka.

"Dan yang terakhir Omnibus Law itu cabut saja lah, itu dijadikan peluang dari pengusaha untuk
membenarkan tidak membayar upah ketika dirumahkan, membenarkan memberikan pesangon
kecil, membenarkan PHK dengan alasan darurat. Itu Omnibus Law itu bagi buruh di tengah
Pandemi COVID-19 berbahaya sekali, sebaiknya dicabut khusus klaster ketenagakerjaan,"
jelasnya.

Selain itu, dia menyarankan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Menaker mengeluarkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan ter-PHK-nya karyawan di tengah pandemi
COVID-19. Sementara jika Kementerian Ketenagakerjaan hanya mengandalkan surat edaran
maka mudah disepelekan oleh pengusaha. "Ini sementara sifatnya, nanti kalau sudah nggak
pandemi COVID, Peraturan Menteri itu dicabut lagi. Kalau dia Peraturan Menteri mengikat.
Dengan demikian pengusaha akan taat walaupun tetap ada yang melanggar tapi

195