Page 19 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021

Terkait buruh yang terkena PHK mungkin KSPI ada datanya?

Di KSPI ini ada dua sektor, 1 sektor non manufaktur, jasa perdagangan. Seperti apa? hotel,
maskapai penerbangan tapi kru daratnya, kemudian ada di transportasi, logistik, ritel. Nah di
sektor ini yang menjadi anggota KSPI yang ter PHK itu sudah ratusan ribu bahkan mungkin kalau
yang di luar KSPI digabungkan itu sudah jutaan dan itu diakui kan oleh pemerintah, di sektor
ritel seperti Giant, Hero, dan lain sebagainya.

Kemudian di transportasi, logistik, kemudian hotel-hotel di puncak itu kan hotel-hotel melati itu
kan anggota KSPI di-PHK semua. Ada juga yang dirumahkan tapi tanpa status yang jelas. Jadi
kalau ditanya jumlahnya catatan KSPI hampir lebih dari 200.000 orang. Tapi kalau digabungkan
dengan total non KSPI seperti apa pemerintah bilang sudah hampir 3 jutaan orang.

Untuk yang kedua sektor manufaktur, ini sektor fabrikasi, memang belum terasa PHK di
karyawan tetap tapi di karyawan kontrak sudah PHK, caranya perusahaan tidak memperpanjang
kontrak kerja. Data KSPI memang tidak terdata karena begitu habis kontrak mereka nggak
laporan. Tapi kalau melihat jumlah karyawan kontrak menjadi nol setelah PHK ini jumlahnya juga
ratusan ribu.

Kalau yang karyawan tetap di sektor manufaktur seperti pertambangan kemudian otomotif,
elektronik, kimia, energi, perbankan itu catatan KSPI dalam satu bulan sudah 50ribuan yang di-
PHK.

- Buruh yang di PHK selama pandemi ini mendapatkan seluruh haknya?

Kalau dia di industri manufaktur fabrikasi Selama masih menggunakan perjanjian kerja bersama
atau PKB memang pesangonnya dibayarkan sesuai Undang-undang Nomor 13. Tapi kalau baru
saat itu belum ada perjanjian kerja bersama maka yang dibayarkan pesangonnya sesuai Undang-
undang Cipta Kerja yang merugikan buruh, ada yang setengah kali aturan, maksimal 1 kali
aturan, ada yang 0,75, ini merugikan buruh, dan ini lebih banyak dibandingkan yang pakai PKB
tadi.

Dan untuk karyawan yang harian Ini yang kasihan di tekstil, garmen, sepatu itu tadi yang
upahnya harian terus kemudian statusnya kontrak dia dipecat pecat saja tidak ada perlindungan,
tidak ada pesangon. Di sektor transportasi itu pun tidak ada pesangon.
Di kasus Giant di sektor ritel ada pesangon relatif baik menggunakan Undang-undang Nomor
13/2003. Secara kesimpulan umum lebih banyak yang mendapatkan pesangon tidak sesuai
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tetapi menggunakan Omnibus Law Undang-
undang Cipta Kerja hanya setengah kali dari aturan atau tidak sama sekali dibagikan
pesangonnya, atau hanya dikasih uang tali kasih, ada yang Rp 1 juta, Rp 2 juta dipukul rata.

Lanjut ke halaman berikutnya

Terkait buruh yang dirumahkan kan Kementerian Ketenagakerjaan beberapa kali menegaskan
mereka yang dirumahkan harus tetap digaji. Tapi ada keluhan nggak teman-teman dirumahkan
tapi nggak digaji?

Ya kalau Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Menaker atau Dirjen di Kementerian
Ketenagakerjaan wajar mengeluarkan surat edaran. Cuma sayangnya waktu itu saya
mengusulkan bukan surat edaran. Surat edaran itu nggak mengikat. Pengusaha sederhana kalau
dia bisa bayar dia bayar, kalau dia nggak ada uang ya dia nggak bayar karena di edaran kan
nggak ada sanksi. Nah karena dia nggak ada sanksi kan kita nggak tahu mana perusahaan yang
mampu membayar? mana perusahaan yang tidak mampu membayar? seharusnya hukumnya itu
harus hukum positif, misalnya Peraturan Menteri ketenagakerjaan terkait dengan ter-PHK-nya

18