Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021
P. 21
Ketiga program vaksin. Salah satu cara untuk menurunkan COVID kan herd immunity dalam satu
komunitas 50% sudah ter paksin maka terjadi herd immunity. Nah di pabrik atau di perusahaan
atau di kantor dia kan satu komunitas maka harusnya dia herd immunity. Nah vaksinnya harus
vaksin gratis.
Nah mungkin vaksin gotong royong yang ditawarkan oleh APINDO dikomersialisasi. Oleh karena
itu kami mengharapkan vaksin gotong royong itu dihapus saja tapi dijadikan vaksin tidak
berbayar dengan biaya pemerintah untuk kerja di herd immunity. Kalau herd immunity sudah
terjadi, kerja pun bisa 100% operasional kan berarti investasi makin meningkat, produktivitas
meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, otomatis akan ada lagi pemasukan anggaran.
Akses vaksin gratis ada kendala di buruh?
Ya karena kan kita tahu terbatas, kan bukan hanya buruh republik ini, masyarakat banyak, tentu
vaksin kan juga tidak bisa langsung diproduksi sekaligus, karena kan pabrik pabrik vaksin kan
juga ada kapasitas produksi yang terbatas, kita bisa pahami itu.
Kendala-kendala itu bisa dipahami karena keterbatasan jumlah produksi tetapi harus disiasati
dengan manajemen distribusi, di samping tadi vitamin dan obat obat COVID harus diberikan
secara gratis kepada buruh yang isoman melalui BPJS Kesehatan. Itu juga salah satu upaya.
Vaksin gotong royong dalam praktiknya ada nggak perusahaan yang memungut biaya kepada
karyawannya untuk melaksanakan program vaksin gotong royong atau ada hak-hak yang
dikurangi?
Saya tidak tahu ya karena vaksin gotong royong ini kan domainnya manajemen. Teman-teman
serikat buruh belum ada laporan. Sepanjang yang saya tahu sampai saat ini belum ada yang
dipungut biaya oleh perusahaan terhadap vaksin gotong royong karena vaksin gotong royong
itu dibayar oleh perusahaan. Cuma masalahnya dari total jumlah perusahaan di seluruh
Indonesia hanya 5% perusahaan yang sudah menjalankan vaksin gotong royong. Dengan kata
lain ada 95% dari total jumlah perusahaan di Indonesia tidak mampu menjalankan vaksin gotong
royong. Ya buruh ketika perusahaan tidak mampu bayar vaksin gotong royong atau belum dapat
vaksin gratis, dia pulang ke rumah kan menjadi anggota masyarakat, dia dapat kan vaksin di
masyarakat itu, tapi program vaksin di masyarakat jarang sekali pada hari libur. Kalau hari kerja
kan buruh kerja tidak bisa ikut dia.
Terkait pandemi COVID-19, apakah masih ada potensi PHK di tahun 2022? Saran buat
pemerintah untuk meminimalisir PHK di tahun depan bagaimana?
Bisa dipastikan di tahun 2022 masih akan terjadi PHK. Kan ini baru sekarang vaksinnya, kita
belum tahu sampai sejauh mana program vaksin yang ke dua kan, vaksin ke dua efektif gak
menekan angka penularan? kan kita agak kaget juga kan ternyata virus ini menurut WHO
bermutasinya cepat sekali, dari Beta ke Delta saja kita kalangkabut kan kemarin. Yang paling
penting memang herd immunity itu, vaksin itu sudah merata.
Saran kami yang pertama adalah mempercepat herd immunity melalui program vaksin terutama
di kalangan buruh karena ini berkaitan dengan ekonomi supaya jangan terjadi ledakan penularan
kasus COVID lagi di buruh. Yang kedua bagi buruh yang terkena isoman perintahkan keluar
Keppres/Perpres Darurat COVID, menanggung biaya vitamin dan obat-obatan COVID secara
gratis, nggak bisa mengandalkan telemedicine dan bansos obat atau vitamin, nggak bisa, dia
terbatas. Tapi kalau BPJS Kesehatan, jaringan klinik dan rumah sakitnya luas. Nah baru yang
ketiga untuk mempertahankan daya beli tetaplah buruh yang dirumahkan dibayar upahnya
penuh, yang dipotong tunjangan tidak tetap lah misalnya tunjangan makan, tunjangan transport,
tunjangan kehadiran boleh.
20