Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021

Baru yang keempat jangan dilakukan PHK, lebih baik dirumahkan dengan tetap membayar gaji
pokok saja. Dan yang terakhir Omnibus Law itu cabut saja lah, itu dijadikan peluang dari
pengusaha untuk membenarkan tidak membayar upah ketika dirumahkan, membenarkan
memberikan pesangon kecil, membenarkan PHK dengan alasan. Itu Omnibus Law itu bagi buruh
di tengah pandemi COVID-19 berbahaya sekali sebaiknya dicabut khusus cluster
ketenagakerjaan.

Terkait subsidi gaji ini kan skemanya berbeda dari tahun lalu, sikapnya KSPI bagaimana?

Kalau semangat BSU itu kita memang setuju karena memang kan KSPI itu yang mengusulkan
dari Maret-April mulainya COVID sudah teriak-teriak karena bantuan subsidi upah itu karena
saya di ILO kan saya melihat negara-negara Eropa dan negara-negara Asia yang sudah dapat
BSU. Kita setuju semangatnya, yang keliru penerapannya. Pada waktu BSU yang pertama saja
kan tidak tepat sasaran juga karena yang menjadi peserta Jamsostek saja, BPJS Ketenagakerjaan
yang diberikan. Padahal yang terkena PHK kebanyakan bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan
kan, yang salah kan bukan buruh, kan pengusahanya yang nggak mendaftarkan. Masa gara-
gara pengusaha salah BSU-nya tidak tepat sasaran. Oke lah kita harap ada perbaikan ternyata
skema yang kedua malah parah.

Sebenarnya nggak perlu level-level lah sepanjang dia terkena PPKM maka diberikan BSU. Dengan
demikian memang anggaran BSU-nya harus ditingkatkan. Ini kan ini terjadi karena anggaran
BSU kecil ngebaginya susah.
Terkait Undang-undang Cipta Kerja gugatan di MK sudah final atau bagaimana?

Buruh melakukan gugatan di Omnibus Law itu ada, uji formil dan uji materil. Itu sudah uji formil,
sekarang sudah memasuki sidang kesaksian. Dalam sidang kesaksian itu kita sudah
mengingatkan ke majelis hakim bahwa secara formil pembuatan undang-undang itu cacat
hukum. Fakta-faktanya saya sudah menjadi saksi fakta tanggal 25 Agustus yang lalu di situ cacat
formilnya yang pertama naskah RUU dari mulai penyusunan, perencanaan hingga pengundangan
sesuai perintah Undang-undang P3 (pembentukan peraturan perundang-undangan) itu tidak
pernah diberikan. Juga naskah RUU nya nggak pernah diberikan kepada stakeholder. Yang kedua
keikutsertaan kita di tim pemerintah dan di tim BPN lebih kepada jebakan seolah-olah kita sudah
partisipatif. Padahal kita hanya didengar dan sosialisasi dari konsep mereka.

Itupun sosialisasinya naskahnya kita minta tidak diberikan naskah RUU-nya. Yang ketiga
cacatnya adalah tidak melibatkan dari mulai perencanaan dan penyusunan serikat buruh dan
elemen masyarakat lain. Hanya melibatkan pembentukan Satgas Omnibus Law yang berisikan
pengusaha. Nah mudah-mudahan fakta-fakta ini dari saksi saksi ahli bisa dikabulkan kita
harapkan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,
setidak-tidaknya Klaster Ketenagakerjaan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena jelas-
jelas hanya pengusaha yang terlibat di Satgas Omnibus Law dan buruh tidak dilibatkan dari awal
hingga akhir.

Yang kedua uji yang kami lakukan adalah uji materiil ini masih setop dulu karena kan harus uji
formil selesai, karena kalau uji formil dikabulkan gugatannya kan nggak perlu lagi ada uji materiil
kan semua sudah dibatalkan. Nah uji materiil ini baru waktu itu mendengarkan keterangan dari
pemerintah. Kami mengajukan 12 item materiil yang digugat, prioritasnya 12 item. Kalau
pasalnya 69 item yang digugat uji material. Antara lain isunya atau itemnya: upah minimum
dihilangkan, UMK menggunakan kata-kata dapat, UMSK hilang, kenaikan UMK hanya inflasi atau
pertumbuhan ekonomi, outsorsing dibebaskan seumur hidup, karyawan kontrak dikontrak
berulang-ulang walaupun sudah dibatasi tapi dikontraknya berulang-ulang, pesangon dikurangi,
PHK dipermudah, TKA asing dipermudah. Cuti melahirkan dan cuti haid bagi perempuan upahnya

21