Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JUNI 2019
P. 52

Dari 13 kasus yang terungkap, Polda Kalbar berhasil mengungkap 9 kasus TPPO dan
               menetapkan 7 orang tersangka. Sisanya merupakan kasus TKI ilegal dengan 60
               korban. Sebanyak 20 korban merupakan perempuan. Tujuh di antaranya masih
               anak-anak dan bayi. Kasus tersebut antar lain terungkap di Pontianak, Sintang dan
               Melawi, dan sudah di proses hukum.

               Pada awal Juni 2019, Serikat Buruh Migran Kabupaten Mempawah kembali
               mengungkap kasus IM perempuan WNI asal Malenggang, Kecamatan Sekayam,
               Kabupaten Sanggau. SBMI Kabupaten Mempawah menyebutkan terdapat 4 saksi

               yang mengetahui terjadinya kawin kontrak Perempuan bawah umur itu dengan
               WNA.

               Modus operandi pelaku TPPO berhasil di urai SBMI, mulai dari pemalsuan dokumen
               pernikahan hingga pemalsuan identitas keyakinan (agama) si korban. Oknum mak
               comblang dan agen lagi-lagi berperan penting memuluskan kejahatan tersebut.

               Berbagai temuan dan pengungkapan kasus TPPO dan TKI ilegal di Kalbar dalam tiga
               tahun terakhir bagai pesan berantai yang menekankan bahwa Kalbar boleh jadi
               dalam radar pelaku TPPO dan TKI ilegal. Benarkah Kalbar kini darurat TPPO dan TKI
               ilegal. Ungkapan inilah yang di dengungkan SBMI di Kalbar yang seharusnya jadi
               perhatian serius para pemangku kebijakan di daerah dan pusat.

               Fakta lain, pada 12 Juni 2019, Ditkrimsus Polda Kalbar bersama Imigrasi Pontianak

               dan Kanwil Kemenkumham Wilayah Kalbar kembali mengungkap kasus TPPO
               dengan modus kawin kontrak di sebuah rumah mewah di kawasan Pontianak
               Selatan.

               Pemilik rumah, korban dan sejumlah WNA asal Tiongkok kemudian digelandang ke
               Polda Kalbar. Hasil penyidikan, Polisi menetapkan pemilik rumah sebagai tersangka.
               Sementara, 7 WNA asal Tiongkok dilimpahkan ke Imigrasi Kelas Satu Pontianak dan
               di amankan di ruang Detensi. Ketujuh WNA RRC itu disinyalir melanggar UU
               keimigrasian dan terancam dideportasi.

               Kasus TPPO dan TKI ilegal di Kalbar bagai gunung es yang tampil di permukaan.

               Sementara, dalam kelangsungan pelayanan publik di Imigrasi Wilayah Kalbar,
               ternyata hingga akhir Mei 2019 Kalbar dalam ranking 10 besar dengan data 211
               dalam hal menolak penerbitan paspor WNI. Penolakan tersebut dilakukan di imigrasi
               Sambas, Singkawang, Pontianak, dan Sanggau.

               Data tersebut memang jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
               yakni 402 pemohon yang ditolak pada tahun 2018, yang telah menempatkan Kalbar



                                                       Page 51 of 63.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57