Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JUNI 2019
P. 53
pada ranking kedua secara nasional di bawah Medan, Sumut yang menimbulkan
keprihatinan Kalbar dalam darurat TPPO.
Mencermati kasus TPPO dan TKI di Kalbar, Wakil Ketua Himpunan Psikolog Wilayah
Kalbar, Yulia Ekawati Tasbita mengurai bahwa kawin kontrak dan iming-iming rupiah
yang menjadi modus operandi oknum pelaku TPPO hingga kini menyisakan cerita
duka memilukan. Bahkan di antara keluarga korban masih menaruh harapan korban
dapat kembali ke Tanah Air dan berkumpul sedia kala bersama orangtua dan
saudara.
"Saya kira memang kasus TPPO dan TKI ilegal ini sangat rentan terjadi di sejumlah
daerah di Kalbar. Motif ekonomi, pendidikan rendah, minimnya pengetahuan dan
keterbatasan informasi menjadi faktor penyebabnya. Tapi saya kira diperlukan
instrumen penting, sinergi preventif guna mencegah, bahkan penindakan tegas.
Ironis memang, apalagi umumnya korban TPPO dan TKI ilegal ini umumnya adalah
perempuan dan usia bawah umur," tutur Yulia.
"Ke depan juga perlu dipertimbangkan bagaimana kelanjutan upaya pendampingan
dan pemulihan terhadap korban TPPO, khususnya wanita bawah umur. Ini peting
agar psikis dan kejiwaan korban tidak terganggu dan korban perlu kita dorong agar
memiliki masa depan dalam meniti kehidupannya," tambah dia.
Secara prinsip, menurut Yulia dibutuhkan komitmen bersama sebagai bentuk
pertanggungjawaban moral pihak terkait. Baik yang terlibat langsung dalam proses
pengurusan administrasi kependudukan, mulai dari RT, tokoh agama dan tokoh
masyarakat, Kepala Desa, Dinas Catatan Sipil, misalnya.
"Instrumen penting sebagai mitra dan perpanjangan tangan pemerintah inilah
menurutnya tidak boleh abai dan kebobolan. Sehingga malapraktik administrasi dan
nama-nama pejabat penting yang berwenang benar-benar bersih dari segala bentuk
manipulasi dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oknum-oknum tidak
bertanggung jawab," ujarnya.
Personal dan sindikat Menanggapi hal tersebut, Sekretaris SBMI Kabupaten
Mempawah, Iswandi menekankan tidak ada lagi yang mengabaikan kelangsungan
pengurusan administrasi masyarakat di birokrasi terkait kependudukan. Berdasarkan
temuan dan konfirmasi SBMI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak, masih ditemukan pemalsuan penerbitan
surat-surat penting.
Page 52 of 63.
