Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JUNI 2019
P. 59
Personal dan sindikat Menanggapi hal tersebut, Sekretaris SBMI Kabupaten
Mempawah, Iswandi menekankan tidak ada lagi yang mengabaikan kelangsungan
pengurusan administrasi masyarakat di birokrasi terkait kependudukan. Berdasarkan
temuan dan konfirmasi SBMI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak, masih ditemukan pemalsuan penerbitan
surat-surat penting.
"Meski telah membantah secara tegas, pejabat berwenang pada dinas terkait
hendaknya lebih teliti dalam menandatangani, menerbitkan perihal administrasi
kependudukan pemohon, surat domisili, KTP, akta nikah dan sebagainya. Jangan
ada celah untuk oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," ucap Iswandi.
Iswandi menilai Kalbar saat ini boleh jadi dalam situasi darurat TPPO. Terlepas
apakah praktik tersebut dimainkan secara personal atau sindikat.
"Harus diakui Kalbar memang masih sangat rawan kejahatan TPPO. Terbukti,
hampir setiap tahunnya kasus TPPO dengan modus kawin kontrak terjadi berulang
di berbagai kabupaten/kota di Kalbar," ucapnya.
Dalam hal penindakan hukum, Polda Kalbar menyatakan telah banyak mengungkap
kasus TPPO dan persoalan TKI ilegal di Kalbar. Kapolda Kalbar Irjen Pol. Didik
Haryono menegaskan pihaknya telah memetakan sejumlah zona merah yang di
duga menjadi kelangsungan praktik TPPO.
"Sudah kita petakan sejumlah wilayah-wilayah itu. Singkawang, Sungai Duri,
Mempawah dan Sanggau ini zona yang cukup rawan TPPO. Kita minta peranan aktif
semua elemen di masyarakat, termasuk rekan-rekan media dalam memberikan
informasi yang akurat untuk kita tindaklanjuti laporannya," ucap Kapolda.
Menindaklanjuti kasus tujuh orang WNA asal Tiongkok yang bermasalah dan telah
dilimpahkan Polda Kalbar ke Imigrasi Kelas I Pontianak, terkonfirmasi jika terbukti
melakukan pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian maka WNA RRC tersebut
dapat dipidanakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Hal itu ditegaskan
pihak Kanwil Kumham Kalbar.
"Akan kita tuntaskan pemeriksaannya paling lama dalam minggu ini," jelas Kepala
Divisi Imigrasi Kanwil Kumham Kalbar, Husni Thamrin.
Berdasarkan laporan Inteldak Imigrasi Kelas I Pontianak, beber Husni, pihaknya
juga belum dapat membuat kesimpulan. Apakah tujuh orang WNA asal RRC yang
diamankan merupakan kelompok atau sindikat TPPO dengan modus kawin kontrak.
"Duduk masalahnya belum selesai. Tapi pada akhirnya nanti apakah mereka di
deportasi atau penyelesaian melalui peradilan. Akan kita sampaikan nanti
kesimpulannya setelah dokumen-dokumen WNA tersebut kita terima dan periksa.
Akan kita beberkan. Mohon bersabar rekan-rekan media," ujar Husni.
Page 58 of 63.
