Page 163 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021

Judul Pengusaha Sebut UMP Versi Anies Tidak Sah, Kemnaker Jawab Begini
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5875367/pengusaha-
sebut-ump-versi-anies-tidak-sah-kemnaker-jawab-begini
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2021-12-29 14:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Sikap Kemnaker adalah
penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, karena itu telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan
pekerja/buruh

negative - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Penetapan upah yang tidak
berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang
terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan
pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita
kedepankan

positive - Chairul Fadly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Sehingga dalam mengawal
pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada
pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang
diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun tenaga kerja yang
sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah

negative - Diana Dewi (Ketua Umum Kadin DKI Jakarta) Pak Anies Baswedan sudah menetapkan
UMP lagi jilid ke 2, ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada masyarakat terhadap
kepatuhan dan kepastian hukum di Indonesia. Tanggal 21 November adalah upah atau UMP
yang sah. Kalau tanggal selain dari tanggal yang sudah ditentukan ya berarti tidak sah,

Ringkasan

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta menilai keputusan
Gubernur DKI Anies Baswedan yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 5,1% tidak sah
karena acuannya bukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Bagaimana menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)? Kemnaker kembali
menegaskan bahwa UMP 2022 mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 yang jadi aturan turunan
UU Cipta Kerja. Pihaknya meminta semua kepala daerah mematuhinya.

162