Page 164 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021

PENGUSAHA SEBUT UMP VERSI ANIES TIDAK SAH, KEMNAKER JAWAB BEGINI

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta menilai keputusan
Gubernur DKI Anies Baswedan yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 5,1% tidak sah
karena acuannya bukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Bagaimana menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)? Kemnaker kembali
menegaskan bahwa UMP 2022 mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 yang jadi aturan turunan
UU Cipta Kerja. Pihaknya meminta semua kepala daerah mematuhinya.

"Sikap Kemnaker adalah penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, karena itu telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah,
pengusaha, dan pekerja/buruh," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap
kepada detikcom, Rabu (29/12/2021).

Chairul mengingatkan bahwa penetapan upah seperti yang dilakukan Anies Baswedan dapat
menimbulkan polemik di masyarakat karena tidak berdasarkan ketentuan bersama. Untuk itu,
pihaknya akan hadir dengan mengedepankan pembinaan.

"Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi
jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena unsur
pembinaannya yang kita kedepankan," tegasnya.

Kemnaker disebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) se-Indonesia, serta Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawal
pelaksanaan pengupahan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Sehingga dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib memberikan
pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP dan UMK)
adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun
tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala
upah," jelasnya.

Jika pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil yang
diharapkan, maka akan dilakukan pengawasan teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan
bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah
melakukan pengawasan teknis melalui reviu, monitoring, dan evaluasi.

"Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus atau/investigatif,"
tuturnya.

"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan, maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," tambahnya.

Sebelumnya, pengusaha yang tergabung dalam Kadin Jakarta menyebut penetapan UMP Anies
Baswedan tidak sah. Untuk itu, pihaknya mengaku akan menjalankan putusan yang sebelumnya
yakni sebesar Rp 4.453.935, bukan Rp 4.641.854.
"Pak Anies Baswedan sudah menetapkan UMP lagi jilid ke 2, ini jelas tidak baik untuk memberikan
ketaatan kepada masyarakat terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di Indonesia. Tanggal
21 November adalah upah atau UMP yang sah. Kalau tanggal selain dari tanggal yang sudah
ditentukan ya berarti tidak sah," kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi dalam
keterangan yang diterima detikcom, Selasa (28/12/2021).

163